Selasa, 17 November 2026

DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Pertaruhkan Nasib 80 Badak Jawa Demi Ambisi Translokasi

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Badak Jawa yang termasuk lima spesies badak terlangka dunia dimana keberadaannya terancam karena habitat yang berkurang dan perburuan. Foto: International Rhino Foundation

Rencana pemerintah memindahkan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai perhatian tajam dari DPR.

Firman Soebagyo Anggota Komisi IV DPR RI meminta pemerintah tidak gegabah merealisasikan kebijakan tersebut sebelum seluruh aspek ilmiah, ekologis, dan teknis benar-benar dipastikan aman.

Firman menegaskan, upaya membangun populasi kedua Badak Jawa merupakan langkah penting untuk mengantisipasi ancaman kepunahan.

Namun, niat baik konservasi tidak boleh justru berubah menjadi ancaman baru bagi kelangsungan hidup satwa langka yang jumlahnya diperkirakan hanya tersisa sekitar 80 ekor tersebut.

“Jangan sampai kita ingin menyelamatkan Badak Jawa, tetapi justru mengambil keputusan yang membahayakan kehidupannya. Ini bukan satwa biasa yang bisa dipindahkan begitu saja. Setiap individu Badak Jawa sangat berharga dan menyangkut masa depan spesies ini,” tegas Firman dalam keterangan persnya, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, seluruh populasi Badak Jawa saat ini terkonsentrasi di Ujung Kulon. Kondisi tersebut memang menimbulkan kerentanan apabila terjadi bencana, wabah penyakit, atau gangguan ekologis di habitat utama. Karena itu, pembentukan populasi kedua menjadi kebutuhan strategis konservasi.

Meski demikian, Firman mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan urgensi penyelamatan sebagai alasan untuk mempercepat translokasi tanpa persiapan yang memadai.

“Badak Jawa bukan hanya milik masyarakat Banten atau Jawa Timur. Ini aset keanekaragaman hayati Indonesia yang menjadi perhatian dunia. Kita sedang berbicara tentang spesies yang berada di ambang kepunahan. Jangan berjudi dengan sekitar 80 ekor yang masih tersisa,” ujarnya.

Firman mengidentifikasi sedikitnya lima risiko besar yang wajib dikaji secara mendalam sebelum pemindahan Badak Jawa dilakukan.

Pertama, ancaman kematian selama proses pemindahan. Penangkapan, pembiusan, hingga perjalanan dari Ujung Kulon menuju Alas Purwo dapat memicu stres berat pada satwa. Kondisi fisik dan psikologis Badak Jawa yang sensitif membuat proses tersebut membutuhkan prosedur khusus dan pengawasan dokter hewan berpengalaman.

Kedua, belum terjaminnya kesesuaian habitat baru. Pemerintah harus membuktikan bahwa Alas Purwo memiliki daya dukung ekologis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Badak Jawa. Ketersediaan pakan sepanjang tahun, sumber air, karakteristik tanah, vegetasi, serta kubangan harus menjadi bagian dari kajian komprehensif.

“Jangan hanya menyimpulkan habitat cocok berdasarkan pengamatan sepintas. Harus ada data ilmiah, penelitian mendalam, dan pemantauan jangka panjang. Kita tidak boleh memindahkan badak ke tempat yang ternyata tidak mampu menjamin kebutuhan hidupnya,” katanya.

Ketiga, potensi penularan penyakit. Perpindahan satwa antarkawasan dapat membuka peluang penyebaran patogen, baik dari habitat asal maupun dari lingkungan baru. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh, karantina, dan kajian epidemiologi harus menjadi persyaratan mutlak.

Keempat, ancaman perburuan liar dan konflik dengan manusia. Menurut Firman, pemerintah tidak boleh hanya fokus menyiapkan habitat, tetapi juga harus menjamin sistem pengamanan di Alas Purwo. Ancaman perdagangan ilegal cula badak membutuhkan pengawasan ketat, personel memadai, serta sistem perlindungan yang terintegrasi.

Kelima, risiko terhadap keberagaman genetik dan kemampuan reproduksi. Individu yang dipilih untuk dipindahkan harus melalui seleksi genetik yang cermat. Jangan sampai pemindahan mengurangi peluang perkembangbiakan di Ujung Kulon atau justru menghasilkan populasi baru dengan keragaman genetik yang terbatas.

“Lima persoalan ini bukan hal teknis yang bisa dianggap sepele. Semuanya berkaitan langsung dengan keselamatan dan keberlanjutan populasi Badak Jawa. Pemerintah harus mampu menjawabnya dengan data dan kajian yang dapat diuji secara ilmiah,” tandasnya.

Atas dasar berbagai potensi ancaman tersebut, Firman mendesak pemerintah menunda pelaksanaan translokasi sampai seluruh persyaratan konservasi benar-benar terpenuhi.

Ia meminta dibentuk tim kajian independen yang melibatkan pakar badak, dokter hewan, ahli genetika, ahli ekologi, serta perwakilan masyarakat lokal. Tim tersebut harus bekerja secara objektif dengan mengacu pada standar International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Firman juga menekankan pentingnya keterbukaan hasil penelitian kepada publik agar kebijakan pemindahan tidak terkesan hanya menjadi keputusan sepihak pemerintah.

“Jangan sampai kajian ilmiah hanya dijadikan formalitas untuk membenarkan keputusan yang sudah dibuat. Kita membutuhkan kajian independen, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Publik harus mengetahui apa dasar pemerintah mengambil keputusan sebesar ini,” tegasnya.

Sebagai langkah alternatif, Firman menawarkan skema persiapan bertahap. Pemerintah, menurutnya, perlu memberikan waktu sekitar dua hingga tiga tahun untuk mempersiapkan Alas Purwo, termasuk pembangunan fasilitas sanctuary, pemulihan dan penyiapan habitat, serta penguatan sistem keamanan.

Apabila seluruh hasil kajian menyatakan kawasan tersebut layak, pemerintah baru dapat mempertimbangkan tahap awal translokasi dalam jumlah sangat terbatas, yakni satu hingga dua ekor badak jantan, dengan pemantauan intensif selama satu hingga dua tahun.

Evaluasi menyeluruh harus dilakukan sebelum pemerintah mengambil keputusan untuk melanjutkan pemindahan individu lainnya.

“Lebih baik kita membutuhkan waktu dua tahun lebih lama untuk memastikan semuanya aman daripada terburu-buru mengambil keputusan dan kehilangan satu ekor Badak Jawa. Dalam konservasi, keselamatan satwa harus berada di atas target kecepatan pelaksanaan program,” ujarnya.

Firman memastikan persoalan tersebut akan menjadi perhatian serius Komisi IV DPR RI. Ia berencana mendorong pemanggilan Kementerian Kehutanan untuk meminta penjelasan terbuka mengenai dasar ilmiah, urgensi, tujuan, kesiapan anggaran, serta mekanisme pelaksanaan rencana pemindahan Badak Jawa.

Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab mengawasi agar kebijakan konservasi tidak hanya terlihat ambisius di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan jaminan perlindungan terhadap satwa yang terancam punah.

“Saya akan mendorong Komisi IV DPR RI memanggil Kementerian Kehutanan. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa dasar ilmiahnya, bagaimana kesiapan habitat, bagaimana mitigasi risikonya, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada kepentingan lain yang menyusup di balik program translokasi tersebut. Menurutnya, seluruh proses harus murni berorientasi pada penyelamatan dan keberlanjutan populasi Badak Jawa.

“Jangan sampai ada agenda lain yang justru mengalahkan kepentingan konservasi. Kita tidak sedang mengejar proyek atau sekadar memenuhi target program. Kita sedang mempertaruhkan masa depan salah satu satwa paling langka di dunia. Badak Jawa harus diselamatkan, bukan dipertaruhkan,” pungkas Firman. (faz/ipg)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Selasa, 17 November 2026
32o
Kurs