Dugaan tindakan seorang guru di SMPN 21 Surabaya yang meminta sejumlah siswi menurunkan pakaian dalam untuk membuktikan alasan menstruasi mendapat perhatian Habib Syarief Muhammad, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Habib Syarief mengecam tindakan tersebut karena dinilai telah melampaui batas kewenangan pendidik dan berpotensi melanggar hak privasi serta martabat anak.
Menurutnya, alasan menegakkan kedisiplinan maupun kejujuran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan pemeriksaan terhadap bagian privat tubuh peserta didik.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat yang memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak. Jangan sampai atas nama kedisiplinan, justru terjadi tindakan yang membuat siswa kehilangan rasa aman, dipermalukan, bahkan merasa tidak dihargai sebagai manusia,” ujar Habib Syarief dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Ia menegaskan, pendidikan karakter harus dilakukan melalui pendekatan yang tepat, bukan dengan tekanan ataupun tindakan yang berpotensi merendahkan peserta didik. Guru memang memiliki tanggung jawab membentuk karakter siswa, tetapi pelaksanaannya tetap harus berlandaskan nilai kemanusiaan dan perlindungan anak.
Habib Syarief juga mengingatkan bahwa pengalaman tidak menyenangkan di lingkungan sekolah dapat meninggalkan dampak psikologis bagi korban. Selain menimbulkan rasa malu dan trauma, peristiwa semacam ini berisiko merusak kepercayaan siswa terhadap guru maupun institusi pendidikan.
Ia mengapresiasi langkah awal pihak sekolah yang telah memberikan surat peringatan kepada guru terkait. Meski demikian, ia meminta agar penanganan persoalan tersebut tidak hanya berhenti pada pemberian teguran administratif.
“Jangan sampai persoalan ini dianggap selesai hanya karena sudah ada surat peringatan. Harus ada evaluasi menyeluruh, mulai dari pola pengawasan sekolah, prosedur pendisiplinan, hingga pemahaman tenaga pendidik mengenai hak dan perlindungan anak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Habib Syarief menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pihak sekolah agar kejadian serupa tidak terulang.
Pertama, melakukan evaluasi terhadap seluruh prosedur pendisiplinan di lingkungan sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya diminta memastikan adanya pedoman yang jelas agar tidak terjadi praktik pendisiplinan yang melanggar privasi dan hak fisik siswa.
Kedua, memberikan pemulihan psikologis kepada siswi yang terdampak. Menurutnya, pendampingan oleh tenaga profesional perlu difasilitasi agar korban dapat kembali merasa aman dan nyaman dalam menjalani aktivitas pendidikan.
“Jangan hanya berfokus pada sanksi terhadap guru. Kondisi psikologis anak-anak yang terdampak juga harus diperhatikan. Mereka membutuhkan pendampingan agar tidak membawa pengalaman buruk ini dalam proses tumbuh kembangnya,” katanya.
Ketiga, memperkuat pembinaan dan pelatihan bagi tenaga pendidik, khususnya terkait disiplin positif, psikologi perkembangan anak dan remaja, serta komunikasi yang empatik.
Guru harus dibekali kemampuan menyelesaikan persoalan siswa melalui dialog dan pendekatan edukatif, bukan intimidasi.
Keempat, mengoptimalkan kembali peran Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah. Habib Syarief menilai ruang BK harus menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk menyampaikan persoalan, mengakui kesalahan, maupun mencari solusi tanpa takut dipermalukan atau dihakimi.
Menurutnya, pendekatan tersebut justru akan membantu menumbuhkan kejujuran dan kedisiplinan yang lahir dari kesadaran pribadi.
“Pendidikan bukan sekadar membuat anak patuh terhadap aturan. Lebih dari itu, pendidikan harus membentuk karakter dengan tetap menghormati hak, kehormatan, dan martabat setiap peserta didik. Mendidik harus menyentuh hati, bukan menghakimi raga,” pungkas Habib Syarief.(faz/iss)
NOW ON AIR SSFM 100

