Kamis, 19 November 2026

Paripurna DPR Resmi Mengesahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Puan Maharani Ketua DPR RI memimpin Rapat Paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang di gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Faiz Fadjarudin suarasurabaya.net

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Puan Maharani Ketua DPR RI, didampingi Wakil Ketua DPR RI masing-masing Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset. Laporan tersebut memuat proses pembahasan yang telah dilakukan Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR bersama pemerintah.

Setelah laporan disampaikan, Puan Maharani selaku pimpinan sidang meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?” tanya Puan.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab setuju oleh seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna.

Dalam pembahasannya, RUU Perampasan Aset memuat sejumlah substansi penting. Di antaranya pengaturan prinsip dan asas hukum perampasan aset yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

RUU tersebut juga mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya termasuk tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.

Selain itu, RUU ini menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Termasuk di dalamnya ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan lainnya mencakup mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

RUU ini juga memberikan perhatian terhadap perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, pengembalian aset kepada korban tindak pidana, serta pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, terdapat pengaturan mengenai lembaga pengelola aset yang bertugas melakukan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset secara profesional dan akuntabel.

Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, RUU tersebut turut mengatur mekanisme pengawasan oleh badan independen, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset.

Sebelumnya, dalam laporan pengambilan keputusan tingkat I, Habiburokhman menyampaikan bahwa Panja Komisi III DPR telah menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.

Adapun naskah RUU Perampasan Aset yang disepakati terdiri atas 74 pasal, lengkap dengan konsideran dan penjelasan.(faz/iss)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Kamis, 19 November 2026
34o
Kurs