Kamis, 19 November 2026

UU Perampasan Aset Disahkan, Habiburokhman Ungkap Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas Independen

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Habiburokhman Ketua Komisi III DPR menyerahkan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset kepada Puan Maharani Ketua DPR RI dalam rapat di gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: istimewa

Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI mengungkapkan rencana pembentukan dua badan baru dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Kedua badan tersebut yakni badan pengelola aset hasil perampasan dan badan pengawas perampasan aset.

Habiburokhman mengatakan, pembentukan badan pengelola aset secara terpisah dari aparat penegak hukum diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses perampasan aset.

Menurutnya, aparat penegak hukum tidak seharusnya sekaligus menjadi pihak yang mengelola aset hasil perampasan.

Hal itu dikhawatirkan dapat memunculkan kepentingan untuk merampas aset sebanyak-banyaknya karena lembaga tersebut juga bertanggung jawab atas pengelolaannya.

“Kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, pemisahan fungsi pengelolaan aset dengan aparat penegak hukum juga telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Selain badan pengelola, Komisi III DPR juga mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset yang berdiri sendiri.

Kehadiran badan ini dinilai penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Habiburokhman menyebut badan pengawas tersebut dibutuhkan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan undang-undang perampasan aset sebagai alat politik maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

“Jangan sampai undang-undang perampasan aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” ujarnya.

Terkait mekanisme pembentukan badan pengawas yang melibatkan Presiden dan DPR, Habiburokhman menilai mekanisme tersebut dapat menjadi bentuk saling kontrol antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Hal itu disampaikannya saat ditanya mengenai potensi kompromi politik dalam proses penunjukan anggota badan pengawas, mengingat independensi lembaga tersebut menjadi hal penting, terutama ketika menangani perkara yang bersinggungan dengan kekuasaan.

Habiburokhman mengakui mekanisme penunjukan yang melibatkan Presiden dan DPR bukan satu-satunya model yang mungkin ada. Namun, ia mencontohkan pola serupa telah diterapkan dalam proses pengisian sejumlah lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY).

“Ya, kita nggak ada referensi lainnya ya, kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu, antara eksekutif dengan legislatif. Ya, itu kita saling mengontrol,” jelasnya.(faz/lta/iss)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Kamis, 19 November 2026
31o
Kurs