Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap melaksanakan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, setelah DPR RI menyetujui pengesahannya pada, Kamis (19/11/2026). KPK akan mempelajari pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tugasnya dalam pemberantasan korupsi.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang,” kata Budi Prasetyo Juru Bicara KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, seperti dikutip Antara.
Menurut Budi, UU Perampasan Aset sejalan dengan upaya KPK untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi.
“Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak hanya concern (fokus) soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara,” katanya.
“KPK tentu akan mempelajari dan menganalisis ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan,” sambungnya.
Budi menyebut kajian itu juga mencakup Pasal 53 dan Pasal 61 yang berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset. “Kami akan mempelajari terkait dengan pasal per pasal dari undang-undang tersebut,” katanya.
Budi juga menanggapi pembahasan di tengah masyarakat soal perampasan kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara atau pejabat publik, yang belum diatur dalam UU tersebut.
“Tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, terutama terkait poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini,” ujarnya.
Ia berharap DPR dan pemerintah tetap mendengarkan masukan masyarakat saat mengevaluasi pelaksanaan undang-undang tersebut.
“Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali,” katanya. (ant/bil/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100

