HITAM

Disclaimer: Catatan ini disusun berdasarkan data terkonfirmasi hingga Jumat pagi, 29 Agustus 2025. Angka penangkapan dan hasil investigasi dapat berubah sesuai rilis resmi. Polda Metro Jaya menyebut jumlah masih dihitung, sementara lembaga HAM dan LSM mengeluarkan klaim lebih tinggi.

⸻

Di tengah gelombang keresahan rakyat, kita kembali dikejutkan oleh sebuah tragedi: seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan. Peristiwa ini tak hanya menambah duka, tapi juga menguatkan rasa ketidakadilan yang sudah lama mengganjal.

Bagaimana mungkin rakyat kecil yang setiap hari berjuang di jalan justru menjadi korban di tengah situasi politik yang makin menjauh dari akal sehat publik? Kita mendengar anggota DPR melemparkan pernyataan yang menyakitkan telinga, melihat pemerintah sibuk membagi-bagikan bintang jasa kepada tokoh, bahkan kepada mantan terpidana korupsi, sementara kebijakan perpajakan semakin timpang: rakyat dipaksa patuh, pejabat negara mendapat keistimewaan lewat subsidi PPh yang dibungkus halus sebagai gross-up.

Kronologi kemarin jelas: aksi damai sejak siang bergeser menjadi ricuh ketika sore menjelang. Massa melempar batu, petasan, hingga molotov. Polisi merespons dengan gas air mata, menghalau ke Senayan lalu bergeser ke Pejompongan.

Malam hari, sebuah rantis Barracuda melaju di tengah kerumunan dan melindas Affan. Ia dilarikan ke RSCM, namun tak tertolong. Video kejadian viral, mengguncang publik. Hingga dini hari, massa—terutama komunitas ojol—mengepung Mako Brimob Kwitang menuntut pertanggungjawaban.

Data penangkapan juga memperlihatkan skala besar operasi kepolisian. Polda Metro Jaya menyatakan ratusan orang telah diamankan sejak kericuhan pecah, meski angka final belum diumumkan resmi.

Lembaga bantuan hukum Lokataru menyebut lebih dari 600 orang ditangkap, sementara KPAI mencatat sedikitnya 100 anak ikut terjaring. Sebelumnya, pada aksi 25 Agustus, polisi merilis data 351 orang diamankan.

Artinya, dalam pekan ini saja jumlah orang yang dibawa aparat sudah menembus angka ratusan, bahkan ribuan jika klaim LSM terbukti akurat.

Pasca tragedi, Kapolri menyampaikan permintaan maaf terbuka, Kapolda Metro Jaya menemui keluarga korban, dan tujuh personel Brimob yang berada di dalam rantis kini diperiksa Propam.

Kompolnas memastikan ikut mengawasi. Komnas HAM menyatakan akan mengusut serius. Perusahaan aplikasi transportasi daring, Gojek dan Grab, memberikan santunan dan menyampaikan duka. Tetapi, solidaritas masyarakat, khususnya komunitas ojol, tak berhenti di situ: mereka menegaskan tuntutan transparansi dan akuntabilitas.

Kritik perlu ditegaskan: manajemen massa oleh aparat kembali dipertanyakan. Dari DPR hingga Pejompongan, pola yang muncul adalah respons reaktif dengan instrumen kekerasan—gas air mata (yang bahkan tertangkap kamera warga diantaranya sudah kadaluarsa), water cannon, kendaraan taktis—di ruang sipil yang padat.

SOP crowd control seakan terabaikan. Insiden Affan adalah alarm keras: bahwa dalam demokrasi, keselamatan warga sipil seharusnya menjadi prioritas tertinggi, bukan angka statistik pasca-ricuh.

Kepolisian, yang seharusnya menjadi penjaga keamanan dan keadilan, justru kembali berhadapan dengan publik sebagai aktor yang mencederai rasa kemanusiaan.

Permintaan maaf memang langkah awal, tetapi itu tidak cukup. Yang ditunggu publik adalah: investigasi transparan, pertanggungjawaban nyata, revisi SOP, dan komitmen untuk memastikan tragedi serupa tidak terulang.

Bahkan jika terbukti kesalahan itu terjadi, adalah hal yang wajar, mereka yang bertanggung jawab dicopot apapun pangkatnya. Atau…secara ksatria, mengundurkan diri dan siap mempertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Tanpa itu, polisi akan kehilangan modal sosial yang tersisa: kepercayaan rakyat.

Eddy Prastyo | Editor in Chief | Suara Surabaya Media

“Kekuasaan yang melindas rakyat, sejatinya sedang melindas dirinya sendiri.”