Lawan Tren Pelemahan Bursa Asia, IHSG Dibuka Menguat Signifikan
Rabu, 14 Mei 2025 | 10:30 WIB
Yenny Sutjipto Sekjen Forum Indonesia untuk transparansi anggaran (FITRA) mengakui bahwa dari hasil pengamatannya, memang ditemukan beberapa penambahan anggaran.
Hal ini disampaikan Yenny dalam acara diskusi bertema “Ahok vs DPRD Jakarta: Membongkar dana siluman APBD” di gedung DPD RI Senayan, Jakarta Rabu,(4/3/2015).
“Kita memang Punya dokumen versi Pemprov dan DPRD, beberapa yang kita temukan memang ada penambahan, contohnya di pendidikan, ada yang banyak ditambah di subdin pendidikan yang lebih banyak kesana, makanya yang muncul adalah pengadaan.” ujar Yenny.
Dia mengaku sempat menelusuri anggaran, dan ada 116 hal versi DPRD yang berbeda dengan pemprov DKI. Beberapa yang agak ganjil memang tiba-tiba masuklah Rp 12,1 Triliun itu.
Kata Yenny,versi DPRD anggaran untuk pendidikan itu Rp 5 Triliun, sedang versi pemprov Rp 3 Triliun, sehingga ada selisih yang berbeda atau nambah.
Yang menjadi catatan kritis Fitra, menurut Yenny, dalam memasukkan alokasi anggaran, DPRD sebenarnya tidak berhak mengelola atau mengusulkan, tetapi hanya membahas dan memberi persetujuan.Selain itu, DPRD tidak boleh membahas sampai satuan 3.(faz/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
