Indonesian National Shipowners Association (INSA) dengan peraturan penyatuan jasa-jasa kepelabuhanan secara elektronik atau Single Billing yang tercantum dalam paket kebijakan ekonomi ke IX Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Steven Lasawengen Ketua DPC INSA Kota Surabaya mengatakan, rasa pesimisme itu dikarenakan belum adanya konektivitas antar lembaga yang mumpuni untuk benar-benar merealisasikan peraturan ini.
“Saya masih pesimis terhadap itu (Single Billing, red). Karena Single Billing ini melibatkan beberapa instansi yang belum ada konektivitasnya satu sama lain,” kata Steven, Jumat (29/1/2016) di Surabaya.
Menurut Steven, hingga saat ini antara pelabuhan, bank dan otoritas kepelabuhanan masih dirasa belum siap untuk menerapkan peraturan ini.
“Sekarang bank tutupnya jam berapa? Pelayaran tutupnya jam berapa? Kalau bank buka 24 jam siapa yang mau jaga pada malam harinya. Saya rasa harus dimulai dari kesiapan masing-masing instansinya terlebih dahulu,” ujar dia.
Sementara itu, Steven juga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 ini masih cenderung stagnan. Sebab hingga kini kebijakan-kebijakan yang dibuat dari pemerintah belum terlalu membuahkan hasil.
“Tapi tahun ini tetap lebih baik daripada tahun lalu,” kata Steven.(dop/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
