Pemerintah dan DPR Bentuk Panja Untuk Bahas RAPBN 2018

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin

Rabu, 6 September 2017 | 20:11 WIB

Melchias Markus Mekeng Ketua Komisi XI DPR RI bertekad RAPBN 2018 yang kini sedang dibahas antarA DPR dengan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya, untuk memfokuskan pembahasan RAPBN itu akan dibentuk Panja antara DPR dengan pemerintah.

Sekadar diketahui asumsi dasar makro RABPN 2018 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp13.500, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,3 persen.

“Berdasarkan asumsi makro tersebut di atas pemerintah telah menyusun postur APBN 2018 sebagai bagian dari pokok-pokok kebijakan fiskal 2018,” tegas Mekeng saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Politisi Golkar itu berharap Komisi XI DPR bersama pemerintah dapat menetapakan asumsi makro 2018 di RAPBN 2018 sebagai keputusan rapat kerja dan asumsi makro tersebut harus menjadi landasan dari pemerintah dalam menjalani tugas dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Sementara Sri Mulyani Menteri Keuangan menjelaskan Indonesia saat ini menganut sistem perekonomian terbuka. Sehingga perekonomian global masih sangat mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Meskipun ia sendiri mengakui bahwa negara Asia saat ini masih bagus pertumbuhan ekonominya seperti India yang berada diangka 7,7 persen.

“Negara-negara ASEAN bagus pertumbuhannya, kita lihat India 7,7 persen tetap akan tumbuh baik dan AS sebagai ekonomi terbesar akan stabil. Yang perlu kita perhatikan adalah RRC yang rebalancing yang ingin bergantung pada sumber dalam negeri,” kata Sri Mulyani.

Dalam pembahasan RAPBN 2018 ini, Komisi XI DPR dan pemerintah sepakat membentuk 4 panja yakni Panja Ausmsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, Panja Belanja Pemerintah Pusat, Panja Transfer ke Daerah Dan Dana Desa, dan Panja Draft RUU.(faz/dwi/rst)