Sabtu, 20 Agustus 2022

Ini Sejumlah Persoalan Akuntabilitas Kementerian Lembaga 2020 Hasil Temuan BPK

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 yang disampaikan secara simbolis oleh Pimpinan BPK kepada Jokowi Presiden, Jumat (25/6/2021), di Istana Negara, Jakarta. Foto: Biro Pers Setpres

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.

BPK membagi permasalahan itu dalam dua klaster, yang terkait dan yang tidak terkait pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).

Agung Firman Sampurna Kepala BPK mengungkapkan, sedikitnya ada enam masalah yang tidak terkait PCPEN.

“Pertama, pelaporan beberapa transaksi pajak belum lengkap menyajikan hak negara minimal Rp21,57 triliun dan 8,26 juta Dollar AS, serta kewajiban negara minimal Rp16,59 triliun sesuai basis akuntansi akrual, serta saldo piutang kedaluarsa belum diyakini kewajarannya sebanyak Rp1,75 triliun,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/6/2021).

Masalah kedua, penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja di luar Program PCPEN pada 80 Kementerian/Lembaga minimal Rp15,58 triliun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Ketiga, realisasi pembiayaan dan pemindahbukuan dari rekening Bendahara Umum Negara (BUN) berupa Dana Abadi Penelitian Kebudayaan dan Perguruan Tinggi sebanyak Rp8,99 triliun, dititipkan pada rekening Badan Layanan Umum (BLU), lembaga pengelola dana pendidikan karena pengaturan terkait pengelolaan dana tersebut belum ditetapkan.

“Kemudian yang keempat, penatausahaan piutang pajak pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan belum memadai,” imbuhnya.

Kelima, terdapat ketidakjelasan atas status tagihan penggantian dana talangan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh badan usaha yang tidak lolos verifikasi berdasar laporan hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Problem keenam, pemerintah belum menetapkan pedoman perhitungan kewajiban jangka panjang atas program pensiun.

Atas permasalahan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pemerintah untuk menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN di tahun yang akan datang.(rid/dfn/den)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Langit Sore di Grand Pakuwon

Suatu Sore di Sembayat Gresik

Sore yang Macet di Raya Nginden

Peserta Pawai Taaruf YPM Sidoarjo di Sepanjang

Surabaya
Sabtu, 20 Agustus 2022
30o
Kurs