Trubus Rahadiansyah Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti menilai Pemerintah Indonesia berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19 berkat sejumlah program yang diterapkan.
Hal itu membuat Indonesia lebih cepat pulih ketimbang sejumlah negara di dunia, dan mencatat perbaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun kedua pandemi.
“Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) cukup menolong pemulihan ekonomi. Dana yang digelontorkan bisa menahan laju pandemi yang begitu banyak menimbulkan korban. Imbasny, mulai dari akhir tahun lalu sampai sekarang sudah mulai terasa pertumbuhan ekonomi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Sekarang, penyebaran Virus Corona di seluruh wilayah Tanah Air mulai melambat. KPCPEN rencananya berhenti beroperasi tahun 2023.
Nantinya, anggaran penanganan Covid-19 pada 2023 di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan untuk menghadapi tantangan gejolak inflasi, krisis pangan, energi, utang dan perubahan iklim.
Dia berharap, alokasi anggaran tahun 2023 lebih tepat sasaran dan transparan.
“Karena aspek yang diharapkan publik adalah keberlanjutan. Apalagi tahun 2024 akan terjadi pergeseran politik, dan itu pasti akan berpengaruh,” jelasnya.
Lebih lanjut, Trubus bilang Pemerintah juga perlu siap siaga menghadapi kemungkinan adanya pandemi lain.
“Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah harus lebih fokus pada tataran bagaimana publik mempunyai ketahanan kesehatan yang berkesinambungan. Kalau rakyat sehat, maka ekonomi jalan,” jelas Trubus.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto Ketua KPCPEN yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian memberikan kuliah umum terkait strategi Pemerintah Indonesia menangani Covid-19, di Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Singapura.
“Untuk memberi Pemerintah ruang kebijakan manuver yang jauh lebih besar dalam menavigasi kesehatan dan tantangan ekonomi, kami mengintegrasikan kesehatan dan kebijakan ekonomi di bawah satu koordinasi KPCPEN pada bulan Juli 2020,” ucap Airlangga.
Sementara itu, Ahmad Heri Firdaus Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengapresiasi kebijakan gas dan rem yang ditempuh Pemerintah di masa pandemi.
Kata Ahmad, sudah menjadi kewajaran bagi Pemerintah untuk menyeimbangkan antara penanganan pandemi dan menjaga perekonomian.
“Memang waktu Covid-19 masih awal-awal, tahun pertama, sudah sewajarnya Pemerintah melakukan kebijakan yang diistilahkan dengan rem dan gas. Itu untuk memitigasi , dan meminimalisir dampak pandemi supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk terhadap perekonomian,” sebutnya.
Dia menambahkan, keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi juga sangat ditentukan oleh perilaku masyarakat.
Ahmad Heri melihat peran serta masyarakat di dalamnya yaitu kesadaran untuk menghadapi dan menyikapi pandemi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Sehinggaz kalau diklaim seperti sekarang ya memang dari program yang dijalankan. Jangan lupa juga hal itu dipengaruhi tingkat kepedulian masyarakat yang sudah semakin aware (sadar), sudah semakin bisa mengatasi bagaimana caranya bisa menyikapi pandemi. Kalau dulu kan masih takut, kalau sekarang kan sudah lebih peduli terhadap kebersihan, kesehatan, terus bagaimana menyikapinya kalau ada yang positif Covid-19. Sehingga, peranan masyarakat juga sangat menentukan,” tegasnya.
Keberhasilan Indonesia menghadapi pandemi serta menjaga perekonomian menurutnya adalah buah dari kerja sama semua pihak.
“Itu tidak layak diklaim satu pihak. Lebih fair oleh semua pihak, masyarakat, Pemerintah, dan semua elemen bangsa,” pungkasnya.(rid)
NOW ON AIR SSFM 100
