Beras Medium SPHP Langka di Pasar, Khofifah Instruksikan Kepala Daerah Pantau Distribusi

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menginstruksikan semua bupati dan wali kota se Jatim memantau serta memastikan distribusi beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan lancar di pasar tradisional.

Keterlibatan seluruh kepala daerah dinilai penting dan krusial untuk menjaga ketahanan pangan serta daya beli masyarakat. Hal itu dibahas oleh Khofifah dalam Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan di Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Timur.

Meski begitu, Khofifah memastikan bahwa posisi Jatim terkait ketahanan pangan saat ini masih terbilang aman. Hal tersebut dari nilai tukar petani yang meningkat serta rasio ketersediaan beras di Jatim.

“Jatim sebagai lumbung pangan nasional, rasio ketersediaan beras kita punya surplus besar,” ujar Khofifah dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

Namun, meski menyebut posisi Jatim aman, Khofifah menilai ada persoalan di pasar terkait SPHP yang membutuhkan perhatikan khusus karena terjadi kelangkaan di kategori medium.

“Terkait SPHP ini butuh dorongan khusus supaya beras-beras medium ini ke pasar-pasar tradisional,” kata Khofifah.

Salah satu lokasi yang disebut mengalami kelangkaan beras medium SPHP adalah Pasar Tunjungan di Kabupaten Jember. Khofifah menyebut, beras itu sudah tidak beredar di Pasar Tunjungan sejak bulan April.

“Saya ke Jember, ke Pasar Tanjung, lantai 1 tidak ada beras SPHP. Lantai 2 tidak ada beras SPHP. Saya tanya mulai kapan? Mulai April,” ungkapnya.

Persoalan distribusi beras medium SPHP ini harus segera direspon cepat oleh pemerintah daerah. Sebab pada awal September mendatang BPS akan merilis data konsumsi rumah tangga, yang mana beras menjadi komoditas utama.

Khofifah mengatakan, jika masyarakat tidak bisa mendapatkan beras medium dan terpaksa membeli beras premium, hal ini dikhawatirkan berpengaruh pada angka kemiskinan di daerah.

“Mereka sebenarnya kemampuannya pada beras medium. Tapi mereka tidak temukan itu sehingga mereka harus beli beras premium. Dan seterusnya nanti akan berpengaruh pada angka kemiskinan di masing-masing daerah dan secara kumulatif di Jatim,” jelasnya.

Khofifah menegaskan, dengan ketersediaan beras yang melimpah di Jatim, tantangan utama saat ini bukan pada produksi melainkan distribusi.

Oleh Karena itu, Gubernur Jatim meminta para kepala daerah untuk lebih intensif turun ke lapangan dan memastikan pasokan beras medium benar benar sampai di pasar-pasar tradisional.

Sementara itu Zulkifli Hasan (Zulhas) Menteri Koordinator Bidang Pangan mengakui sempat menghadapi kendala distribusi beras medium di lapangan.

Salah satu kendala tersebut yaitu maraknya kasus beras oplosan. Zulhas mengatakan, karena kasus itu, Bulog sempat menahan distribusi akibat kekhawatiran berlanjutnya praktik tersebut di lapangan oleh sejumlah oknum.

“Tapi ini sekarang sudah beres, tinggal packaging,” kata dia.

Zulhas pun menginstruksikan ke Bulog supaya distribusi beras medium dilakukan langsung ke pasar tradisional. Sehingga bisa segera diakses masyarakat.

“Bukan lewat operasi pasar,” ungkapnya.(wld/ris/iss)