BGN: Kopdes Merah Putih Jadi Agregator untuk Dapur MBG

Laporan oleh Ika Suryani Syarief

Jumat, 17 Oktober 2025 | 19:17 WIB

Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Ferry Juliantono Menteri Koperasi (Menkop) memberikan keterangan pers di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/10/2025). Foto: Antara

Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi agregator atau sistem pendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“SPPG itu akan membentuk demand, men-create demand. Ada new emerging market dan menjamin pembelian mitra Badan Gizi,” kata Dadan saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/10/2025).

“Jadi kalau bisa ada di setiap desa itu atau di setiap daerah koperasi-koperasi ini akan jadi agregator,” ujar dia menambahkan, seperti dilaporkan Antara.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan dengan menjadikan Kopdes/Kelurahan Merah Putih sebagai agregator, maka diharapkan petani, peternak, dan nelayan di desa dapat lebih terkoordinir, termasuk dari sisi suplai hasil tani, ternak, dan perikanan.

“Mereka lah yang mengkoordinir petani, peternak, nelayan untuk membuat penanaman berjadwal sehingga seluruh pasokannya ada di koperasi. Nah, nanti SPPG Badan Gizi membelinya ke koperasi,” ujar Dadan.

Ia mencontohkan, satu SPPG rata-rata memerlukan setidaknya 5 ton beras per bulan. Dengan adanya Kopdes/Kelurahan Merah Putih di desa yang berperan sebagai offtaker produk hasil desa termasuk beras, diharapkan SPPG akan terbantu dengan ketersediaan bahan baku yang mereka butuhkan untuk MBG.

“Jadi itu yang dibutuhkan nanti. Kita akan bangun ekosistem bareng dengan BGN, Badan Gizi,” kata Dadan.

Sependapat, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan sinergi ini dapat berlanjut dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung program prioritas MBG.

“Nanti harapannya Koperasi Desa/Kelurahan bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh dapur-dapur atau SPPG yang ada di Badan Gizi Nasional,” kata Menkop Ferry.

Sementara itu, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2025 terkait percepatan pembentukan kopdes yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, serta keluarnya Perpres No. 9 Tahun 2025 terkait Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, Kemenkop berhasil meluncurkan dan melegalisasi pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.(ant/iss)