Defisit APBN 2025 Capai Rp371,5 Triliun, Pemerintah Masih Jaga Keseimbangan Fiskal

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir September 2025.

“Sampai dengan akhir triwulan III-2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen PDB dan keseimbangan primer yang positif,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun atau sekitar 65 persen dari outlook APBN tahun ini. Namun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, angka ini turun 7,2 persen. Pada September 2024, pendapatan negara mencapai Rp2.008,6 triliun.

Purbaya menjelaskan, penurunan ini dipengaruhi oleh merosotnya harga komoditas global, terutama di sektor minyak dan gas serta pertambangan. Dampaknya paling terasa pada penerimaan perpajakan.

Penerimaan dari sektor perpajakan tercatat sebesar Rp1.516,6 triliun atau 63,5 persen dari target. Angka ini turun 2,9 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Secara rinci, penerimaan pajak turun 4,4 persen menjadi Rp1.295,3 triliun atau 62,4 persen dari target. Namun di sisi lain, penerimaan dari kepabeanan dan cukai justru tumbuh 7,1 persen dengan realisasi Rp221,3 triliun atau 71,3 persen dari target.

“Penurunan harga batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan dari PPh badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan. Tapi sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif,” jelasnya.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp344,9 triliun atau 72,3 persen dari proyeksi. Namun, dibanding tahun lalu, angka ini turun cukup dalam, sebesar 19,8 persen.

Dari sisi belanja negara, realisasi tercatat sebesar Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook. Ini berarti sedikit turun 0,8 persen dibandingkan realisasi pada September 2024 yang mencapai Rp2.251,8 triliun.

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.589,9 triliun atau 59,7 persen dari target. Angka ini juga menunjukkan perlambatan 1,6 persen. Seluruh komponen belanja pusat juga mengalami tren serupa.

Belanja kementerian dan lembaga tercatat Rp800,9 triliun atau 62,8 persen dari proyeksi, turun tipis 0,3 persen. Sedangkan belanja non-K/L turun lebih dalam, sebesar 2,9 persen menjadi Rp789 triliun atau 56,8 persen dari proyeksi.

Berbeda dengan pusat, transfer ke daerah justru menunjukkan pertumbuhan. Realisasinya mencapai Rp644,9 triliun atau 74,6 persen dari target, tumbuh 1,5 persen dibanding tahun lalu.

Purbaya menambahkan bahwa efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program-program prioritas, bantuan sosial, serta belanja modal untuk infrastruktur.

“Dengan kinerja ini, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus Rp18 triliun. Ini menunjukkan bahwa konsolidasi fiskal kita terus berlanjut,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tren realisasi hingga triwulan ketiga ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel. Pemerintah, lanjutnya, masih mampu menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan keberlanjutan fiskal jangka menengah. (faz/ipg)