Distribusi Beras SPHP Bulog di Jatim Baru Mencapai 25 Persen dari Target

Berdasarkan data Dashboard Distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jawa Timur periode 1 Januari-22 September 2025 baru mencapai 47.560.905 kilogram dari target hingga akhir tahun 189.740.322 kilogram atau sekitar 25,07 persen dari target.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mengatakan, data tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam sistem distribusi beras.

Padahal, produksi gabah di Jatim, kata Khofifah tercatat melimpah hingga September 2025 mencapai 8,82 juta ton gabah kering giling atau setara 5,1 juta ton beras.

Sementara itu, kebutuhan beras di Jatim diperkirakan 3,43 juta ton. Sehingga, masih surplus sekitar 1,67 juta ton. Menurut Khofifah produksi beras harus diikuti distribusi yang cepat dan merata.

“Saya mengimbau seluruh pihak, mulai Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, hingga pemerintah kabupaten/kota, untuk mempercepat penyaluran beras SPHP melalui pedagang pengecer, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Outlet Pangan Binaan, Rumah Pangan Kita, dan swalayan atau toko modern yang tidak menjual grosir,” ujar Khofifah dalam keterangannya, Rabu (24/9/2025).

Kemudian, dia meminta maksimalkan juga aplikasi Klik SPHP supaya distribusi lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan.

Untuk mencukupi kebutuhan stok karena kendala distribusi beras, Pemprov Jatim berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian
menjalankan program Gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di 828 titik tersebar di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Khofifah menyebut program itu juga sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok (bapok) dengan harga terjangkau.

“Ini adalah wujud nyata upaya kita untuk menyediakan bahan pokok terjangkau bagi masyarakat. Total ada 828 titik GPM digelar di seluruh penjuru Jatim,”imbuhnya.

Sebanyak 828 titik tersebut, secara rinci tersebar di 222 kantor kecamatan, 212 Koramil, 378 kantor Polsek, dan 16 titik lokasi lainnya dengan kuantum setiap titik 3 Ton yang merupakan inisiasi Perum Bulog Kanwil Jatim.

“Kuncinya adalah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Bulog agar stabilitas harga bahan pokok bisa terwujud dan memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat bisa kita laksanakan,” tukasnya.(wld/rid)