Harga Beras Terkendali, 214 Kabupaten/Kota Catat Penurunan Menjelang Nataru

Andi Amran Sulaiman Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian menyatakan, harga beras mulai stabil menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Stabilitas ini didorong oleh penguatan pasokan, peningkatan pengawasan distribusi, serta langkah pengendalian harga di berbagai daerah.

“Menjelang masa Natal dan tahun baru, pemerintah memastikan kestabilan harga pangan pokok strategis, terutama beras. Sampai awal November sudah ada 214 kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras,” kata Amran, dilansir dari Antara pada Minggu (16/11/2025).

Ia menyebutkan, jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras di tingkat konsumen terus meningkat bila dibandingkan pada awal Oktober lalu.

Arman mengatakan, harga beras nasional menunjukan tren stabil dengan ketersediaan beras program Stabilisasi Program dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual sekitar Rp12.00 per kilogram, sementara beras medium banyak ditemukan kisaran Rp13.000 per kilogram di berbagai wilayah.

Kondisi tersebut berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 14.000 per kilogram untuk beras premium dan Rp13.500 untuk medium yang menandakan pasar mulai terkendali menejelang periode Nataru.

“Artinya sudah sesuai dan bahkan di bawah HET. Tapi kami ada membaca berita bahwa harga lagi naik, makanya kami turun ke lapangan. Kami langsung bersama Pak Wamen Pertanian, juga dengan Dirut Bulog,” tambahnya.

Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sampai minggu pertama November sudah ada 214 kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras.

Apabila dibandingkan pada minggu pertama Oktober telah terjadi peningkatan 19,5 persen karena saat awal Oktober masih berada di angka 179 kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras.

Selain itu masih ada 50 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras sampai minggu pertama November 2025. Ini mulai mengalami penurunan 18 Persen dibandingkan pada minggu pertama bulan lalu yang masih terdapat 61 kabupaten/kota.

“Dengan segala kerendahan hati, mewakili petani. Janganlah dizalimi petani kita. Ini untuk hajat hidup orang banyak. Jangan dipolitisasi, karena kalau pangan bermasalah, negara bisa bermasalah,” tegas Amran.

Lebih lanjut Amran mengatakan salah satu upaya kolaboratif yang dilaksanakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas tersebut adalah berupa peningkatan pengawasan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras yang dibentuk sejak 20 Oktober 2025.

Adapun pengawasan Satgas Pengendalian Harga Beras melibatkan Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bapanas, Bulog dan pemerintah daerah.

Di samping itu, pemerintah bersama Perum Bulog dalam mempersiapkan Natal dan tahun baru, akan memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di masing-masing daerah. (ant/fan/saf/ham)