Kadin Dorong Pemerintah Evaluasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Agar Tak Hambat Ekonomi Daerah

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran dan pengalihan belanja negara, agar tidak menghambat roda perekonomian di tingkat regional.

Aviliani Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia menilai, kebijakan efisiensi yang diterapkan saat ini berdampak nyata pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah, terutama yang masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Ekonomi daerah sebagian besar sangat terpengaruh dari APBD, sehingga kita melihat yang tumbuhnya tinggi adalah (daerah) di luar Jawa yang sangat tergantung pada pertambangan. Tapi justru daerah-daerah yang bergantung pada APBD itu mengalami penurunan pertumbuhan (ekonomi),” ujar Aviliani di Jakarta, Kamis (12/6/2025) dilansir Antara.

Ia menekankan, tanpa perencanaan yang jelas dan fokus dalam pengalihan belanja pemerintah, pelaku usaha di daerah menjadi kesulitan merasakan efek pengganda (multiplier effect) dari stimulus fiskal.

Hal ini, menurutnya, memperparah perlambatan ekonomi di daerah yang tidak memiliki basis ekonomi kuat seperti sektor pertambangan.

“Belum terlihat kejelasan fokus belanja pemerintah. Ini membuat sektor usaha tidak memperoleh dampak langsung dari pengalihan anggaran,” ujarnya.

Selain kebijakan fiskal, Aviliani juga menyoroti lambatnya implementasi regulasi yang berdampak pada iklim usaha. Meskipun sejumlah kebijakan telah dibahas, banyak regulasi belum ditetapkan secara resmi, sehingga membuat pengusaha ragu dalam mengambil keputusan bisnis.

“Yang sebenarnya sudah dibicarakan tapi (regulasi) belum dikeluarkan, sehingga juga mengganggu waktu pengusaha untuk mengambil keputusan. Jadi regulasi juga menjadi satu hal yang penting,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Kadin Indonesia mendorong percepatan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang dapat menjadi penghubung langsung antara dunia usaha dan pemerintah, untuk mengurai hambatan-hambatan teknis di lapangan.

“Nah ini sebenarnya ide bagus membentuk Satgas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga kita di Kadin membentuk hal tersebut. Jadi kita berharap ini bisa jalan ke depan agar dunia usaha tetap bisa menjalankan usahanya. Tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka menengah panjang,” tegas Aviliani.

Adapun Kadin berharap kebijakan efisiensi dan perbaikan tata kelola anggaran pemerintah dievaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi riil ekonomi daerah. (ant/bil/ham)