Kadin Jatim Ingatkan Dampak Ekonomi dan Travel Warning Imbas Demo Beruntun

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengingatkan bahwa instabilitas politik dan aksi demonstrasi beruntun bisa berdampak serius pada sektor ekonomi.

Adik Dwi Putranto ‎Ketua Umum Kadin Jatim meminta agar semua pihak, baik pemerintah, DPR, maupun aparat penegak hukum, harus melakukan introspeksi agar kejadian serupa tidak berulang. Menurutnya, akar persoalan yang diangkat mahasiswa sebenarnya berangkat dari kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap belum menyentuh kepentingan rakyat.

“Saluran penyampaian aspirasi seakan terputus sehingga terjadi hal seperti ini. Semua harus berbenah diri, termasuk pejabat pusat agar berhati-hati dalam membuat pernyataan yang bisa melukai masyarakat,” ujarnya di Surabaya, Minggu (31/8/2025).

Pihaknya mengajak masyarakat untuk kembali fokus membangun negara, Provinsi, Kota, maupun Kabupaten.

“Stop, sudah cukup aksinya. Mari kita kembali bersama-sama membangun daerah,” katanya.

Ia membeberkan bahwa beberapa negara, seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris telah mengeluarkan travel warning bagi warganya yang hendak bepergian ke Indonesia. Pihaknya mengkhawatirkan kondisi itu bisa menurunkan minat kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus mengurangi kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia.

Bagi dunia usaha, kata dia, stabilitas politik dan keamanan merupakan syarat mutlak dalam menjaga arus investasi. Tanpa itu, kepercayaan publik maupun pelaku usaha akan mudah goyah.

“Kuncinya menjaga stabilitas adalah gotong royong. Aspirasi rakyat harus diterima dengan baik dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ketidakstabilan politik juga bisa mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa perusahaan di Jakarta sudah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) untuk mengantisipasi gangguan mobilitas akibat demonstrasi.

“Hal ini, bisa menurunkan produktivitas kerja dan memperlambat pemulihan ekonomi pasca-pandemi,” ujarnya.

Di Jawa Timur sendiri, ia optimistis situasi akan segera pulih dan aktivitas ekonomi kembali normal mulai pekan depan. Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar saluran aspirasi masyarakat dibuka lebar sehingga tidak menimbulkan potensi gejolak baru.

Ismed Jauhar Ketua Hiswana Migas Jatim menambahkan, bahwa unjuk rasa pada dasarnya sah dalam bingkai demokrasi, selama sesuai prosedur. Namun, ia mengingatkan bahwa aksi yang tidak terkendali bisa mengganggu distribusi barang dan kebutuhan energi masyarakat.

“Jangan sampai demo menghambat kelancaran logistik. Daya beli dan daya saing justru harus kita tingkatkan di tengah kondisi global yang tidak menentu,” ucapnya.

Iklim usaha di Indonesia, lanjut dia, sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik. Ia menyebut, gangguan lalu lintas akibat demonstrasi bukan hanya menghambat arus distribusi, tetapi juga bisa menurunkan kenyamanan investasi.

‎Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kontribusi sektor pariwisata dan transportasi terhadap PDB Jatim mencapai lebih dari 5 persen. Dengan adanya travel warning dari negara-negara besar, potensi kehilangan devisa pariwisata bisa signifikan jika kondisi tidak segera kondusif. Selain itu, sektor UMKM yang bergantung pada kelancaran distribusi juga berisiko mengalami kerugian.

“Harusnya aspirasi disampaikan secara santun. Keamanan dan kenyamanan ini sangat menentukan kepercayaan investor,” pungkasnya. (ris/saf/ham)