Kadin Jatim: Pemerintah Perlu Pulihkan Kepercayaan Publik dan Pelaku Bisnis

Kinerja ekonomi nasional, termasuk di Jawa Timur sejak awal tahun 2025 belum menunjukkan pergerakan yang signifikan. Bahkan, momen menjelang puasa dan Lebaran Idul Fitri yang biasanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kali ini tidak memberikan dampak positif yang berarti.

Hal ini terlihat dari terjadinya deflasi sebesar 0,03% (year-on-year/yoy) di Jawa Timur pada Februari 2025. Secara nasional, deflasi mencapai 0,09% (yoy) yang merupakan deflasi tahunan pertama sejak Maret 2000.

Menyikapi hal tersebut, Fitradjaja Purnama Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Bidang Hubungan Antar Lembaga menyatakan bahwa meskipun pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2045, arah kebijakan untuk mencapai target tersebut masih belum jelas.

“Pemerintah perlu memperjelas peta jalan, baik secara ekonomi maupun politik. Untuk itu, pemerintah harus berusaha membangun kepercayaan publik dengan memperbaiki situasi politik dan ekonomi,” kata Fitradjaja di Surabaya, Jumat (7/3/2025), melalui siaran pers.

Fitradjaja menekankan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemerintah harus dibangun melalui berbagai kebijakan yang tepat.

“Dampak belanja pemerintah terhadap perputaran ekonomi Indonesia mungkin hanya 3-5 kali lipat. Misalnya, jika belanja pemerintah mencapai Rp 3.000 triliun, perputaran uang terbesar mungkin hanya sekitar Rp 15.000 triliun. Padahal, sektor swasta memiliki daya tahan 20 kali lipat dari angka tersebut. Namun, investasi swasta terhambat karena hilangnya kepercayaan,” ujarnya.

Kadin Jatim terus mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha guna menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Namun, banyak pelaku usaha yang masih menunggu kejelasan kebijakan dan situasi politik.

“Banyak yang bilang nanti dulu Setelah pemilu, presiden baru dilantik, kabinet terbentuk, mereka masih menunggu karena situasi politik dianggap belum jelas. Ini menjadi masalah mendasar bagi ekonomi kita,” tegas Fitradjaja.

Ia menegaskan bahwa solusi dari masalah ini harus dimulai dari pimpinan nasional.

Presiden harus mampu meyakinkan publik bahwa ada pimpinan tertinggi yang dapat dipercaya.

“Presiden harus membangun kepercayaan dan tidak boleh melempar tanggung jawab tersebut kepada orang lain. Jika kepercayaan terbangun, rakyat akan mudah dikomando, dan pemilik modal akan percaya untuk berinvestasi,” tandasnya.

Fitradjaja optimistis bahwa jika kepercayaan publik dan dunia usaha dapat dipulihkan, perputaran uang yang selama ini tersimpan akan kembali bergerak sebagai modal untuk memacu pertumbuhan ekonomi. (kak/iss)