Menkeu Akan Cari Pos Anggaran yang Bisa Digunakan untuk Dukung Program Stimulus Ekonomi

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) bakal mencari pos anggaran yang bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan program stimulus ekonomi pemerintah.

“Pos anggaran kan bisa digeser. Nanti kita lihat mana yang kita prediksi nggak terserap sampai akhir tahun. Itu akan kami geser ke tempat yang lebih siap,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Jumat (12/9/2025) dilansir Antara.

Purbaya pun akan meninjau program-program potensial yang membutuhkan anggaran. Bila pelaksanaannya terhambat, Menkeu mengaku siap untuk mendorong akselerasi program.

Pemerintah, kata dia, juga akan membentuk tim akselerasi program pembangunan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan seluruh program pemerintah berjalan dengan baik, sehingga dampak perekonomian yang muncul tidak hanya bersifat jangka pendek melainkan jangka panjang.

“Kementerian Keuangan akan menunjang seluruh program percepatan ini. Semaksimal mungkin saya ingin nanti akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi, nggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah mencakup delapan program utama, plus empat program tambahan yang akan digulirkan hingga akhir tahun.

Misalnya, pemerintah akan mendorong program magang berbayar bagi para fresh graduate sebagai upaya menyambungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia industri saat ini.

Kemudian, pemerintah memperluas insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) dari yang semula hanya berlaku untuk industri padat karya menjadi mencakup sektor lain, termasuk perhotelan, restoran dan katering (horeka).

Selain itu, program bantuan pangan yang telah berjalan akan diperpanjang selama tiga bulan ke depan.

Pemerintah juga akan memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian, agar dapat diakses pekerja lepas, termasuk mitra pengemudi ojek daring (ojol). Mekanisme teknis tengah disiapkan agar sebagian iuran pekerja dapat ditanggung negara.

Kemudian, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk fasilitas perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah. Pemerintah juga mempersiapkan program “cash for work” ataupun kerja padat karya di sektor perhubungan maupun di sektor perumahan. (ant/bil/iss)