Pelaku Usaha Minim Literasi Pajak, Memicu Keberlangsungan Bisnis yang Tidak Sehat

Minimnya kesadaran pelaku usaha soal legalitas dan kelalaian pelaporan pajak, bisa menjadi ancaman bagi keberlanjutan bisnis, termasuk di Kota Surabaya.

Farid Wijanarko dari Kantor Akuntan Publik HLB Hadori, Sugiarto, Adi & Rekan menerangkan bahwa memilih skema pajak yang efisien dan disiplin melakukan pelaporan, bukanlah opsi. Tapi, sebuah keharusan untuk menghindari sanksi finansial.

“Kelalaian pelaporan bisa berujung pada denda jutaan rupiah yang tak terduga,” kata Farid dalam seminar bertajuk “Pajak Dasar untuk Bisnis dan Pribadi”, yang digelar Panther Solutions, Sabtu (22/11/2025).

Di hadapan ratusan pelaku usaha, Farid menekankan kalau pajak seharusnya tidak diposisikan sebagai beban, melainkan pondasi vital manajemen bisnis modern.

Selain itu, Farid juga mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak harus berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan legalitas bisnis secara keseluruhan.

Adapun Enrico Changgih Direktur Panther Solutions turut menyoroti permasalahan mendasar di kalangan pelaku usaha yakni, masih rendahnya pemahaman kalau legalitas dan perizinan adalah bagian dari perlindungan hukum, bukan sekadar birokrasi tambahan.

“Kesalahan administratif atau pengabaian perizinan, terutama di era digital, dapat memicu risiko hukum dan finansial yang sama besarnya dengan masalah pajak,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini banyak pelaku usaha baru yang tidak menyadari bahwa legalitas merupakan tameng utama. Sehingga, perlu adanya pendampingan yang membantu memberikan edukasi terkait proses pemenuhan dokumen sebagai bagian dari manajemen risiko yang sehat.

“Kami ingin pelaku usaha di Surabaya menyadari bahwa menjalankan bisnis yang sehat berarti patuh hukum, patuh pajak, dan berkelanjutan secara bersamaan,” tutupnya.(kir/bil/faz)