Pemerintah Salurkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP hingga Akhir Tahun
Senin, 25 Agustus 2025 | 13:07 WIB
Tomsi Tohir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau pemerintah daerah (Pemda) membantu mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam rangka pengendalian harga beras di daerah.
Tomsi mengatakan langkah tersebut sangat penting, terutama di daerah yang harga berasnya masih terbilang tinggi. Pemda juga perlu memastikan agar beras tersebut tersalurkan hingga ke tingkat desa.
“Tolong cek betul, upayakan operasi pasar atau SPHP ini bisa sampai ke desa atau kelurahan. Tidak hanya sebatas di kecamatan,” kata Tomsi di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Dilansir dari Antara, Tomsi menjelaskan bahwa jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat pada pekan ketiga Agustus 2025 dibanding minggu sebelumnya. Pada minggu kedua Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 193 kabupaten/kota, sementara pada minggu ketiga bertambah menjadi 200 kabupaten/kota.
Kondisi ini perlu menjadi perhatian, meski jumlah daerah yang harga berasnya menurun terus bertambah, yakni dari 50 menjadi 54 kabupaten/kota.
Tomsi menegaskan, pemda memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penyaluran beras SPHP. Berdasarkan data Bulog, keberhasilan penyaluran sejauh ini, sekitar 50 persen, merupakan hasil dukungan pemda, selain peran kementerian dan lembaga terkait. Dukungan itu diwujudkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) maupun outlet yang dimiliki pemda.
Ia juga memberi masukan kepada Bulog agar melibatkan pemda dalam membantu pedagang kecil yang kesulitan menggunakan aplikasi Klik SPHP, yakni platform untuk mengakses beras SPHP, termasuk bagi pedagang eceran.
Bantuan ini penting mengingat di sejumlah daerah masih terdapat keterbatasan jaringan internet, serta tidak semua pedagang kecil memiliki smartphone atau memahami penggunaan aplikasi tersebut.
Tomsi menyarankan agar selain melalui aplikasi Klik SPHP, pembelian oleh pengecer juga difasilitasi secara manual dengan sejumlah ketentuan. Upaya ini diyakini dapat mengatasi kendala teknis penyaluran beras SPHP.
“Karena ini salah satu kesulitan pedagang kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, tolong ini segera diambil kebijakan, dilaporkan ke Pak Kabulog. Segera disosialisasikan untuk petunjuk teknisnya dan tidak berlama-lama,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai Pemda dapat dilibatkan sebagai penanggung jawab atau person in charge (PIC) penyaluran beras SPHP di tingkat kecamatan.
Menurutnya, meski Bulog sudah menempatkan PIC di masing-masing pasar, pemda tetap perlu ikut membantu. Hal ini mengingat jumlah pasar di daerah cukup banyak, sedangkan personel Bulog di lapangan terbatas.
“Bagi teman-teman pemerintah daerah, saya minta tolong untuk sama-sama jemput bola. Kalau Bulog belum menghubungi, kita (pemda) yang hubungi Bulog,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kebersamaan berbagai pihak untuk mengatasi kendala teknis penyaluran beras di lapangan. “Kita harus terus berjuang sekeras-kerasnya. Teman-teman Bulog, jangan lelah,” ujarnya (ant/fan/saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
