Penduduk Miskin di Jatim Mencapai 3,8 Juta Jiwa, Dipengaruhi Konsumsi Rokok hingga BBM

Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS Jatim) mencatat angka penduduk miskin di Jatim pada Maret 2025 tercatat mencapai 3.836.520 jiwa.

Dalam laporannya, BPS Jatim menyebut ada tiga komoditi makanan dan non makanan yang berkontribusi besar terhadap garis kemiskinan.

Komoditi makanan yang memengaruhi kemiskinan meliputi beras, rokok, dan telur ayam ras. Sementara non makanan meliputi perumahan, bensin, dan listrik.

Namun jumlah penduduk miskin di Jatim pada Maret 2025 itu mengalami penurunan menjadi 9,50 persen, turun 0,29 persen dibanding periode Maret 2024 yang mencapai 9,79 persen.

Dengan catatan data BPS itu, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah mengentaskan 17.940 masyarakat miskin.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan seluruh elemen pembangunan.

Mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, termasuk sinergi pentahelix dengan sektor swasta, perguruan tinggi, media, dan komunitas.

“Penurunan kemiskinan di Jatim bukan semata angka statistik, tapi cerminan kerja keras dan kepedulian kolektif untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan merata di seluruh pelosok Jawa Timur,” ujar Khofifah di Grahadi, Senin (28/7/2025).

Khofifah mengatakan, dari capaian itu, Jatim tercatat sebagai provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua di Pulau Jawa, sesudah Provinsi Jawa Tengah.

“Jatim juga tercatat sebagai kontributor keempat terbesar secara nasional terhadap penurunan angka kemiskinan periode September 2024–Maret 2025 dengan kontribusi 8,96 persen,” jelasnya.

Kemudian data BPS juga menunjukkan, penurunan kemiskinan Jatim dari Maret 2024 ke Maret 2025 lebih tinggi terjadi di wilayah perdesaan.

Tercatat sebesar 0,44 persen poin atau setara dengan 105 ribu lebih jiwa, sementara di perkotaan sebesar 0,12 persen poin atau 1.510 jiwa.

Selain angka kemiskinan yang menurun, disparitas kemiskinan antara desa dan kota juga menunjukkan tren positif dengan kecenderungan menyempit menjadi 5,86 persen dari 7,59 pada Maret 2019.

Kemudian Gini Ratio di Jawa Timur (Jatim) juga menurun sebesar 0,004 poin dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,373 poin menjadi 0,369 poin Maret 2025.

Gini Ratio (Rasio Gini) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi.

Berdasarkan kriteria ketimpangannya, termasuk dalam Ketimpangan Sedang. Penurunan angka Gini Ratio September 2024 hingga Maret 2025 terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Khofifah menambahkan bahwa kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) di Jatim juga menurun. Indeks P1 turun dari 1,480 menjadi 1,414, sementara P2 dari 0,310 menjadi 0,294.

“Ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin mendekati garis ambang kemiskinan, dan ketimpangan antar kelompok miskin semakin menurun. Sebuah indikasi bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat kita semakin tepat sasaran,” jelasnya.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui APBN telah dialokasikan bansos di Kemensos dengan total Rp12,135 triliun dengan 3.331.904 keluarga penerima manfaat untuk tahun 2025.

Khofifah mengatakan, penyalurannya dibagi dalam empat triwulan, dan saat ini pencairan telah dilakukan untuk dua triwulan.

“Sementara itu, Pemprov Jatim melalui Dinsos juga telah mengalokasikan bansos dengan total Rp180,42 Milyar pada tahun 2025 untuk substitusi dan penebalan Bansos dari APBN,” ungkapnya.(wld/bil/iss)