Raperda PAPBD Jatim TA 2025: Fokuskan Alokasi Dana ke Pendidikan

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menyampaikan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna bersama DPRD Jatim, Jumat (15/8/2025).

Dalam penyampaian nota keuangan tersebut, Khofifah menyebut pendapatan daerah mencapai Rp28,2 triliun sementara belanja daerah senilai Rp29,2 triliun.

“Bersama ini saya sampaikan Perangkaan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 baik pada
pos pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah sebagai berikut,” ujar Khofifah di Ruang Paripurna DPRD Jatim.

Dengan adanya perubahan anggaran Pendapatan Daerah yang lebih kecil dari perubahan Belanja Daerah mengakibatkan perubahan defisit senilai 4,3 triliun.

Khofifah mengatakan perubahan defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan netto yang berasal dari selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Antara lain penerimaan pembiayaan pada jenis belanja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahu anggaran 2024 sebesar Rp4,7 Triliun.

“Sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,
sehingga yang semula diperkirakan dan dialokasikan sebesar Rp1,7 Triliun bertambah menjadi Rp2,9 Triliun,” katanya.

Sementara itu Adhy Karyono Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur mengatakan, meskipun ada perbuahan atas pendapatan daerah dibanding belanja daerah yang lebih tinggi, namun alokasi anggaran di sektor pendidikan nilainya lebih tinggi mencapai Rp9,9 triliun.

Alokasi anggaran untuk pendidikan disebut meningkat menjadi 33 persen dari yang sebelumnya 31,5 persen.

“Jadi memang ada perubahan dari tahun 2025. Kita berkurang sedikit ya, karena memang pendapatan asli berkurang dan juga transfer diperkirakan berkurang. Tetapi alokasi untuk pendidikan, prosentasenya menjadi lebih,” katanya.

Selain sektor pendidikan, Pemprov Jatim juga memprioritaskan penggunaan APBD untuk sektor kesehatan senilai Rp6,4 triliun, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rp2,1 triliun, Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp49,8 miliar.

Kemudian Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat senilai Rp267 miliar, dan Bidang Sosial mencapai Rp617 miliar.

Adhy menyatakan, selain memfokuskan di berbagai sektor tersebut, Pemprov Jatim juga berupaya untuk mengurangi beban anggaran untuk biaya operasional.

“Jadi prioritas lebih banyak nanti digunakan untuk pendidikan, kesehatan, sosial dan mengurangi sedikit biaya biaya operasional. Jadi untuk pendapatan yang matang di situ, untuk biaya support-nya tetapi lebih banyak untuk bagaimana memberikan dampak kepada masyarakat,” ucap Adhy.(wld/iss)