17 Anak Usaha Pelindo Masuk Program Streamlining, Ini Aspirasi Serikat Pekerja

Sebanyak 17 anak usaha PT Pelindo (Persero) masuk dalam program streamlining sebagai bagian dari transformasi dan penataan struktur Pelindo Group.

Dari jumlah tersebut, sebelas entitas telah menyelesaikan aksi korporasi, sedangkan enam entitas lainnya ditargetkan rampung hingga akhir 2026.

Dony Oskaria Kepala BP BUMN mengatakan, program streamlining tersebut akan mengurangi jumlah entitas Pelindo dari 41 menjadi 21 entitas.

“Jadi ini transformasinya masih panjang, tapi dimulai dari streamlining dulu, abis itu baru kita masuk ke proses menata bisnis model kita menjadi benar,” ujar Dony dilansir dari Antara, Selasa (29/9/2026.

Penataan terhadap 17 entitas tersebut dilakukan melalui sejumlah skema aksi korporasi, antara lain merger, konsolidasi, divestasi, dan likuidasi.

Selain menyederhanakan jumlah entitas, transformasi Pelindo juga mencakup perubahan model parenting dari strategic holding menjadi active management.

Dalam model tersebut, Pelindo mengambil peran lebih langsung dalam pengelolaan kegiatan operasional utama. Pembagian fungsi antara holding, regional, service line, dan entitas usaha juga diarahkan menjadi lebih jelas.

Dony menyebut, konsolidasi di bawah Danantara memungkinkan proses transformasi Pelindo dilakukan secara lebih terintegrasi.

“Pilihan untuk melakukan transformasi ini adalah pilihan yang sangat tepat. Sekarang konsolidasi dengan adanya Danantara ini semua menjadi mungkin dilakukan,” ucap Dony.

Program streamlining yang berdampak pada penataan sejumlah entitas Pelindo turut menjadi perhatian Aliansi Serikat Marine Equipment Port Service (MEPS).

Aliansi Serikat MEPS yang terdiri atas Serikat Pekerja PT Lamong Energi Indonesia (SP LEGI), Serikat Pekerja Pelindo Marine Service (SP PMS), Serikat Pekerja PT Berkah Industri Mesin Angkat (SP BIMA), Serikat Pekerja PT Pelindo Energi Logistik (SP PEL), serta Serikat Pekerja PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (SP APBS), mendorong dialog konstruktif dengan manajemen Pelindo.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan Aliansi Serikat MEPS bersama manajemen PT Pelindo (Persero) di Surabaya pada Senin (28/9/2026).

Pertemuan membahas transformasi dan penataan organisasi Pelindo Group, termasuk pemetaan peran serta streamlining sejumlah entitas.

Ichsan Vaqihadi perwakilan Aliansi Serikat MEPS mengatakan, pihaknya memahami bahwa transformasi dan penataan organisasi merupakan bagian dari dinamika perusahaan. Namun, proses tersebut menurutnya perlu dilakukan secara terukur dengan memberikan kepastian kepada pekerja.

“Intinya kita itu minta kepastian aja sih. Nanti ke depannya itu seperti apa dan dampaknya itu seperti apa, dan intinya dari Pelindo juga komitmen terkait itu sih. Intinya tidak ada pengurangan secara kesejahteraan atau apapun itu, gitu sih dalam diskusi tersebut,” kata Ichsan dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).

Ichsan yang juga menjabat Ketua Serikat Pekerja PT Berkah Industri Mesin Angkat (SP BIMA) mengatakan, efisiensi perusahaan perlu tetap memperhatikan aspek ketenagakerjaan, terutama kepastian dan kesejahteraan pekerja.

Pihaknya berharap etiap tahapan transformasi dikomunikasikan secara transparan kepada pekerja.

“Dalam pertemuan tersebut, serikat pekerja juga menyampaikan aspirasi agar setiap tahapan transformasi dilakukan secara transparan dan dikomunikasikan dengan pihak pekerja. Dengan demikian, perubahan organisasi tidak menimbulkan ketidakpastian di lingkungan kerja,” ujarnya.

Serikat pekerja juga meminta informasi mengenai perubahan struktur dan pembagian peran disampaikan secara terbuka, termasuk mengenai dampaknya terhadap pekerja.

Aliansi Serikat MEPS menilai komunikasi antara manajemen dan serikat pekerja menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan industrial selama proses transformasi Pelindo Group.

Serikat pekerja berpandangan bahwa transformasi perusahaan dan kepentingan pekerja dapat berjalan beriringan melalui komunikasi serta dialog yang konstruktif.

“Proses transformasi dan penataan organisasi memang perlu dilakukan, tetapi harus terukur serta memberikan kepentingan dan kepastian bagi para pekerja,” tandas Ichsan.(saf/rid)