Antrean BBM Mengular di Bali, DPR Minta Pertamina Percepat Pemulihan Pasokan

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Bali yang memicu antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mendapat perhatian Puan Maharani Ketua DPR RI.

Puan meminta Pertamina bersama kementerian terkait segera memulihkan pasokan dan memastikan distribusi BBM berjalan lancar hingga ke masyarakat.

Dia menegaskan, penambahan pasokan harus dibarengi dengan perbaikan distribusi agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.

“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan, Rabu (14/10/2026).

Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli.

Kondisi tersebut membuat warga harus mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Bahkan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU dilaporkan mengular hingga satu kilometer.

Situasi tersebut juga menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Seorang perempuan di Badung dilaporkan pingsan setelah mengantre BBM selama berjam-jam.

Pertamina sebelumnya menyebut kendala bongkar muat kapal tanker menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan BBM di Bali. Perusahaan energi tersebut menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menanggapi kondisi itu, Puan menilai pemulihan tidak cukup hanya dengan mendatangkan tambahan BBM. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan bahan bakar segera disalurkan ke SPBU yang mengalami kekosongan, terutama di wilayah dengan antrean kendaraan yang masih panjang.

“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” ujarnya.

Puan meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina mengevaluasi seluruh proses distribusi, mulai dari kedatangan kapal tanker, pembongkaran muatan, ketersediaan stok di terminal, hingga pengiriman kepada penyalur.

Menurut Puan, evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang masih berlangsung sekaligus menentukan langkah percepatan agar pelayanan BBM kembali normal.

“Pemeriksaan harus memperjelas hambatan yang masih terjadi dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat pelayanan kembali normal,” jelasnya.

Selain memastikan kelancaran distribusi, Puan meminta Pertamina memetakan kebutuhan BBM berdasarkan jenis bahan bakar dan wilayah pelayanan.

SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan perlu mendapatkan prioritas agar pasokan yang dikirim mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga pengiriman berikutnya tiba.

Kemudian, Puan juga meminta Pemerintah menetapkan indikator pemulihan yang jelas dan terukur. Indikator tersebut dapat mencakup jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, durasi kekosongan stok, kecukupan pasokan di antara jadwal pengiriman, serta perubahan waktu antrean kendaraan.

“Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” kata Puan.

Selama proses pemulihan berlangsung, kebutuhan BBM untuk fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi bahan pokok juga harus diperhatikan sesuai jenis bahan bakar yang digunakan.

Puan menilai akses energi bagi pelayanan penting masyarakat perlu dijaga melalui mekanisme penyaluran yang sesuai ketentuan.

Dia turut menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan Pertamina. Setiap kendala distribusi harus disertai informasi mengenai lokasi terdampak, pihak yang bertanggung jawab menanganinya, serta perkiraan waktu normalisasi pelayanan.

Puan mengingatkan, kelangkaan BBM yang berkepanjangan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi Bali. Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia, Bali memiliki sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkaitan erat dengan mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.

“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi nasional,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puan menyatakan DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan energi di Bali.

Pengawasan tersebut mencakup kebutuhan cadangan operasional serta penyediaan alternatif pengiriman apabila terjadi perubahan jadwal distribusi.

Menurut Puan, langkah antisipasi perlu diperkuat agar gangguan pada satu tahapan distribusi tidak kembali menyebabkan kelangkaan BBM dan menghambat pelayanan kepada masyarakat.

“Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” pungkasnya.(faz/rid)