Ekonom: Proyek Seperti MBG dan Kopdes Merah Putih Akan Jadi Beban Jika Terus Kental Aroma Politis

Dr. Werner R. Murhadi pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya) menyebut, proyek nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih menjadi beban besar bagi bangsa, jika terus-menur kental dengan aroma politis.

Dia mencontohkan adanya indikasi kuat bahwa program seperti MBG justru lebih kental dengan aroma politis ketimbang pemenuhan gizi murni. Hal itu terlihat dari siapa saja pelaksana proyek tersebut, yang melibatkan unsur dari partai politik hingga ormas.

“Yang pertama terkait MBG. MBG kan kita sudah bukan rahasia umum ‘siapa sih yang melaksanakan proyek-proyek MBG’. Hampir semua terkait dengan partai politik dan ormas-ormas. Nah, kita sangat menyayangkan hal tersebut. Sehingga di situ bagaimana makanan sampai ke siswa-siswa itu sangat tidak berkualitas,” ucap Werner saat on air dalam program Wawasan Suara Surabaya, Senin (26/1/2026).

Dia kemudian meyoroti peningkatan anggaran MBG yang melonjak drastis dari awalnya Rp71 triliun menjadi Rp335 triliun pada tahun ini. Peningkatan anggaran yang sangat jumbo ini justru memicu kekhawatiran soal efektivitas dan kualitas di lapangan.

Menurutnya, program-program itu semuanya sangat mulia. Tapi harusnya dilaksanakan secara selektif dan tidak politis. Contohnya, memprioritaskan daerah-daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) untuk didukung dengan MBG. Bukan disamaratakan dengan daerah-daerah perkotaan.

BACA JUGA: BGN Tak Akan Tutup 41 Dapur MBG Milik Putri Wakil Ketua DPRD Sulsel yang Disorot Publik
BACA JUGA: BGN Sebut Anggaran MBG Rp335 Triliun untuk Intervensi Gizi hingga Digitalisasi

Dia menyebut, anggaran jumbo yang berasal dari pajak masyarakat ini tidak akan berdampak maksimal jika tetap dikelola sebagai “proyek politis”. Ia menyarankan agar pemerintah lebih selektif dan mengubah pola distribusi.

“Saudara-saudara kita di 3T, Papua, NTT itu kita butuh dukung dengan MBG. Tetapi kalau di kota-kota besar, yang sekolah-sekolahnya sudah bagus, mungkin ya tidak relevan dikasih MBG. Kalaupun mau jangan melalui MBG atau melalui proyek-proyek politis seperti itu, tetapi melalui kantin sekolah,” ucapnya.

Werner menilai, melibatkan kantin sekolah jauh lebih efektif karena bisa menghidupkan ekonomi lokal dan lebih mudah dikontrol kualitasnya.

“Bukankah kalau penyaluran melalui kantin sekolah, kantin sekolahnya juga berkembang, mereka juga bisa mendatangkan penghasilan, pekerjaan bagi teman-teman kantin sekolah kan, itu lebih mudah dikontrol. Itu terkait dengan MBG,” bebernya.

Sehingga, lanjutnya dana Rp335 triliun yang berasal dari pajak masyarakat itu bisa benar-benar dikelola deengan bertanggung jawab.

Selain MBG, Werner juga mengkritisi ambisi pemerintah membangun 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam waktu singkat. Dengan target suntikan dana Rp3 miliar per koperasi, ia khawatir ini hanya akan menjadi pengulangan kegagalan program-program sebelumnya.

“Jangan sampai ini menjadi kemudian program bagi-bagi uang yang tidak produktif. Dan kita belajar dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Di mana banyak yang masih belum berjalan dengan baik. BUMDes kan peninggalan Jokowi. Sementara koperasi Merah Putih ini diharap menjadi legasinya Prabowo,” tuturnya.

Ia juga mempertanyakan urgensi dan bentuk nyata dari puluhan ribu koperasi tersebut, yang hingga kini belum terlihat jelas keberadaannya di tengah masyarakat.

Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Ubaya itu mengaku, kekhawatirannya didasari oleh fakta bahwa penyaluran dana masif dari pemerintah seringkali tidak terserap dengan baik oleh sektor riil.

Ia mencontohkan penempatan dana Rp200 triliun di Bank Himbara yang justru “mengendap” karena tingginya risiko bisnis dan ketakutan perbankan.

“Masalah perbankan tidak mau menyalurkan kredit karena memang kondisinya semakin berisiko. Sebagai contoh dalam tahun ini salah satu bank swasta terbesar itu meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Itu kan sinyal bagi seluruh pelaku usaha bahwa bisnis-bisnis ini akan bermasalah,” jelas Werner.

Bahkan, ia mengungkap adanya ketidaksinkronan aturan yang membuat bank justru merugi jika mengikuti arahan pemerintah.

“Menteri Koperasi meminta agar koperasi-koperasi merah putih dikasih bunga 2 persen. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Direktur Himbara? Saya bayar ke pemerintah 3,8 persen. Rugi saya. Dan saya bisa masuk penjara seperti itu,” bebernya.

Pada kesempatan itu, Werner juga mengungkapkan kalau akar masalah ekonomi Indonesia saat ini bukan sekadar soal dana, melainkan kepastian hukum.

Pengusaha lebih memilih menyimpan uang di deposito ketimbang melakukan investasi riil. karena maraknya gangguan di lapangan, baik dari organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun oknum aparat.

“Kembali lagi masalah ini bukan masalah secara ekonomi semata, tetapi tidak bisa terlepas dari masalah politik dan hukum. Bagaimana banyak peraturan dan undang-undang dan bagaimana para aparatur penegak peraturan keamanan dan sebagainya itu seperti bermain-main dengan aturan-aturan ini. Sehingga membuat pengusaha berfikir ‘ngapain saya berbisnis. Mending saya simpan uang aja di deposito’,” bebernya.

Karenanya, ia berpesan agar pemerintah bisa tegas membersihkan “pengganggu” investasi ini jika ingin pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa di kantong rakyat.

“Baik para preman-preman dalam kedok ormas maupun preman-preman dari para aparatur negara. Aparatur negara juga melakukan kok. Minta ini minta itu kan seperti itu. Jadi tolong harus dibersihkan. Tolong dong pengusaha dilindungi,” pungkasnya. (bil/saf/ipg)