Harga Plastik Naik hingga 60 Persen, Pemkot Surabaya Cari Alternatif Kemasan untuk UMKM

Mia Santi Dewi Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkompumdag) Kota Surabaya mengonfirmasi, berdasarkan monitoring di lapangan, kenaikan harga plastik saat ini cukup signifikan hingga 60 persen.

“Memang kenaikan harga plastik sekarang ini cukup signifikan ya, sekitar 30 sampai 60 persen. Jadi memang dipacu pasokan global dan harga energi di dunia yang enggak bisa kita hindari,” ujar Mia saat on air di program Wawasan Suara Surabaya, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, kisaran harga itu cukup mengkhawatirkan bagi stabilitas harga barang kebutuhan sehari-hari. Karena itu, Pemerintah kota (Pemkot) melalui Dinkompudag mulai melakukan antisipasi hingga pendampingan di lapangan.

“Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan ini sudah melakukan beberapa antisipasi, monitoring harga dan ketersediaan rutin kemudian melakukan pendampingan pada UMKM di lapangan,” ujar Mia.

BACA JUGA: Pemerintah Cari Nafta Bahan Baku Plastik ke Afrika dan Amerika
BACA JUGA: Harga Plastik Melonjak, Pengamat Ekonomi Unair Sebut Dampaknya Setara Inflasi BBM

Salah satu strategi utama Pemkot Surabaya untuk menjaga agar harga jual produk UMKM tidak ikut naik, yakni dengan mendorong inovasi kemasan. Pelaku usaha mikro kini didampingi untuk mulai meninggalkan plastik dan beralih ke bahan alternatif yang lebih ekonomis namun tetap aman.

Menurut Kelapa Dinkopumdag, biaya produksi yang meningkat akibat harga plastik dikhawatirkan akan memukul daya beli masyarakat jika tidak segera disiasati dengan bahan substitusi.

“Kalau biaya produksinya meningkat takutnya harga jual juga naik, kalau tetap menggunakan plastik ya jadi itu yang (takutnya) nanti berpengaruh terhadap UMKM. Jadi kita mencoba mendampingi untuk inovasi kemasan di UMKM tidak lagi dengan plastik. dengan apa? Bahan-bahan yang lain yang bisa menekan biaya produksinya,” ujarnya.

Selain inovasi bahan, Dinkompumdag Surabaya juga akan menghubungkan langsung para pelaku UMKM ke tangan pertama atau distributor besar. Langkah ini guna memangkas margin harga yang terlalu tinggi akibat rantai distribusi yang panjang.

“Kami komunikasi dengan distributor, kemudian kami hubungkan dengan para pedagang atau UMKM kita. Supaya lebih memutus rantai ya mungkin,” tambah Mia.

Meski demikian, Mia menjelaskan belum ada kebijakan subsidi harga plastik dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia mengakui Pemkot Surabaya tengah memposisikan diri dalam mode bertahan untuk memastikan produksi UMKM tetap jalan dan pendapatan pedagang tetap stabil.

Demikian dengan saran supaya Koerasi Merah Putih diproyeksikan menjadi salah satu mata rantai distribusi untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal. “Harusnya menuju ke sana sih. Jadi nanti terkait dengan koperasi Merah Putih, kemudian bisa menjadi tempat atau salah satu mata rantai,” pungkasnya. (bil/iss)