Israel dan AS Dilaporkan Serang Lebih dari 2.000 Target di Iran
Senin, 2 Maret 2026 | 21:34 WIB
Konflik terbuka antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai tidak hanya mengguncang stabilitas geopolitik Timur Tengah, tetapi juga berpotensi memperdalam tekanan struktural terhadap perekonomian Indonesia.
Ichsanuddin Noorsy Pengamat Ekonomi Politik menilai eskalasi perang tersebut mempercepat tekanan domestik yang sejatinya sudah dirasakan Indonesia sebelum konflik memuncak.
“Dunia kembali tersentak. Serangan besar terhadap Iran bukan hanya memicu korban jiwa dan kehancuran, tetapi membuka babak baru konflik jangka panjang yang dampaknya sistemik secara global,” ujar Ichsanuddin dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, serangan terhadap 24 provinsi di Iran yang menewaskan ratusan korban, termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi titik balik eskalasi. Iran merespons dengan menyerang sejumlah basis militer AS di Timur Tengah serta membalas ke wilayah Israel.
“Perang ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Ketika kedua pihak merasa memiliki legitimasi moral dan politik, maka yang terjadi adalah spiral kekerasan,” katanya.
Hegemoni Energi dan Strategi Global AS
Ichsanuddin melihat konflik ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan strategis Amerika Serikat dalam mempertahankan hegemoni globalnya, terutama di sektor energi dan keuangan. Ia mengingatkan bahwa sejak lama, kendali atas minyak menjadi instrumen geopolitik utama Washington.
“Penguasaan minyak adalah sarana mengendalikan bangsa-bangsa. Ini bukan teori konspirasi, tetapi fakta sejarah kontemporer,” tegasnya.
Dia menyinggung bagaimana sejak 2015, ketika AS menjadi net eksportir minyak, strategi energi globalnya berubah. Dari perang harga energi, bergeser ke penguasaan rantai pasok strategis, termasuk mineral langka dan transisi energi baru terbarukan.
Menurutnya, kebijakan keluar dari berbagai lembaga multilateral hingga penarikan diri dari kesepakatan internasional menunjukkan pendekatan unilateral yang semakin kuat.
“AS sedang berjuang mempertahankan dominasi dolar AS. Ketika hegemoni melemah, konflik militer dan ekonomi sering kali menjadi instrumen untuk menegaskan ulang kekuasaan,” ujarnya.
Ichsanuddin juga menilai bahwa perang ini merupakan bagian dari perang hibrida jangka panjang yang telah berlangsung sejak krisis finansial global 2008, ketika industri manufaktur AS mulai kalah bersaing dengan China.
“Perang hari ini bukan hanya militer. Ada perang energi, perang mata uang, perang rantai pasok, dan perang teknologi. Semua itu saling terkait,” katanya.
Dampak Global: Energi dan Jalur Perdagangan
Konflik di Timur Tengah memiliki implikasi langsung terhadap jalur distribusi energi dunia, khususnya di kawasan Teluk dan Laut Merah. Ketegangan di sekitar Selat Hormuz dinilai berpotensi mengganggu pasokan minyak global.
“Gangguan pasokan energi akan memicu lonjakan harga minyak. Jika harga menembus 100 dolar AS per barel, dampaknya langsung terasa ke negara-negara importir seperti Indonesia,” kata Ichsanuddin.
Ia menambahkan, ketegangan juga berpotensi memperlemah stabilitas perdagangan global dan meningkatkan biaya logistik internasional.
“Ketika rantai pasok terganggu, inflasi global naik. Negara-negara berkembang akan menerima dampaknya lebih keras,” ujarnya.
Tekanan Struktural terhadap Indonesia
Ichsanuddin menilai Indonesia memasuki periode konflik global ini dalam kondisi struktural yang sudah rapuh. Nilai tukar rupiah sebelumnya telah mengalami tekanan berkelanjutan, sementara ketergantungan pada impor energi masih tinggi.
“Pada 2025, Indonesia mengimpor energi sekitar 32,76 miliar dolar AS. Jika harga minyak naik tajam, tekanan terhadap neraca perdagangan akan semakin besar,” jelasnya.
Kenaikan harga minyak, lanjutnya, bukan hanya memperlebar defisit perdagangan, tetapi juga menekan konsumsi domestik karena masyarakat harus mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk kebutuhan energi.
“Inflasi barang impor tak terelakkan. Rupiah bisa terus melemah. Bank Indonesia harus melakukan operasi pasar, dan itu berarti cadangan devisa terancam tergerus,” katanya.
Di sisi fiskal, tekanan dinilai semakin berat. Jika pemerintah meningkatkan subsidi energi di tengah ruang fiskal yang sempit, maka defisit anggaran berpotensi melebar.
“Ketika keseimbangan primer negatif dan defisit APBN mendekati 3 persen PDB, pilihan menerbitkan obligasi baru akan memperbesar beban jangka panjang,” ujar Ichsanuddin.
Ia memperingatkan bahwa kebijakan pembiayaan berbasis utang yang berkelanjutan bisa memperdalam apa yang ia sebut sebagai pemiskinan struktural.
“Finansialisasi yang berlebihan membuat distribusi kekayaan makin timpang dan rasio Gini sulit turun,” katanya.
Pertumbuhan Ekonomi Terancam Melambat
Ichsanuddin memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 4,9 persen plus minus 0,3 persen, lebih rendah dari target optimistis pemerintah.
“Dengan tekanan global dan domestik yang bersamaan, sulit berharap pertumbuhan tinggi tanpa perbaikan struktural yang mendasar,” ujarnya.
Dia juga menyoroti kondisi kelas menengah yang belum pulih sepenuhnya, serta terbatasnya ruang peningkatan penerimaan pajak.
“Ketika daya beli belum pulih dan sektor perbankan masih wait and see, meningkatkan pajak bukan pilihan realistis,” kata dia.
Seruan Berkaca Diri
Meski demikian, Ichsanuddin menegaskan Indonesia tidak perlu terlibat langsung dalam konflik tersebut. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada optimisme diplomatik yang berlebihan.
“Indonesia tidak perlu ikut campur dalam perang. Tetapi kita juga tidak boleh merasa seakan-akan piawai dalam diplomasi tanpa melihat kerentanan sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi global yang makin tidak stabil seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk membenahi fondasi ekonomi nasional secara fundamental.
“Tidak mungkin membenahi ekonomi hanya dengan pendekatan struktural fungsional. Kita butuh restrukturisasi menyeluruh yang menyentuh fondasi produksi, distribusi, dan kedaulatan ekonomi,” tegas Ichsanuddin.
Dia mengingatkan bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia masih rentan terhadap gejolak eksternal.
“Indonesia adalah negara yang rentan secara kedaulatan ekonomi. Jika tekanan global dan domestik makin dalam, maka kemampuan kita menegakkan konstitusi ekonomi juga terancam,” pungkasnya.
Konflik di Timur Tengah, menurut Ichsanuddin, menjadi pengingat bahwa dinamika geopolitik global selalu memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas nasional. Dalam situasi seperti ini, ketahanan struktural ekonomi menjadi kunci agar Indonesia tidak sekadar menjadi penonton yang menanggung dampak paling berat dari pertarungan kekuatan besar dunia.(faz)
NOW ON AIR SSFM 100
