Indonesia Masih Butuh Investasi Meski Konsumsi Domestik Jadi Penopang Utama

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sekitar 3,3 persen pada 2026. Angka ini sedikit meningkat dari proyeksi sebelumnya, karena didorong oleh investasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), dan penyesuaian rantai pasok global.

Tapi, IMF tetap memperingatkan ada risiko inflasi dan tekanan fiskal yang bisa mempengaruhi momentum pertumbuhan ekonomi ini. Belum lagi, kondisi geopolitik seperti perang dagang dan konflik yang terjadi, dikhawatirkan mempengaruhi laju investasi dan arus modal asing yang masuk ke Indonesia.

Meski demikian, di Indonesia, prospek ekonomi menunjukan tren positif. IMF memperkirakan ekonomi Tanah Air tumbuh 5,1 persen dan menempatkan Indonesia di antara negara-negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara.

Terkait hal ini, Dr. Werner R. Murhadi Pengamat Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya) menjelaskan bahwa daya tahan ekonomi Indonesia sejauh ini memang cukup kuat menghadapi guncangan geopolitik global.

Dia menjelaskan kalau kekuatan utama ekonomi Indonesia hingga saat ini memang masih bertumpu pada konsumsi domestik, bukan pada investasi. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang mencapai 280 juta jiwa, yang menjadi mesin penggerak konsumsi domestik.

“Pertumbuhan itu kan ada dua faktor, investasi sama konsumsi. Kebetulan bangsa ini kuatnya di konsumsi bukan di investasi. Apapun yang terjadi dengan kondisi global, regional, toh masyarakat kita tetap membeli konsumsi dengan kekuatan 280 juta penduduk ini yang betul-betul menjadi benteng pertahanan,” jelas Werner saat on air di program Wawasan Suara Surabaya, Senin (26/1/2026).

Namun, dia mengingatkan, ketergantungan pada konsumsi ini tentu menyimpan risiko jangka panjang. Dia menyebut pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari sektor industri di Tanah Air saat ini, justru tidak berbanding lurus dengan pembukaan lapangan kerja.

Werner menyoroti tren industri manufaktur yang kini beralih ke sistem padat modal dan otomatisasi. Untuk diketahui, jenis industri padat modal adalah usaha yang membutuhkan investasi besar dalam bentuk aset tetap seperti mesin, teknologi, dan infrastruktur daripada tenaga kerja manusia.

“Rasanya pertumbuhan ini kan diperoleh dari industri. Nah, industri yang bertumbuh saat ini industri manufaktur yang kecenderungannya adalah padat modal. Sehingga kalau kita lihat memang bertumbuh padat modal, sehingga penyerapan tenaga kerja itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Sehingga sekarang generasi muda mencari pekerjaan pun sangat susah,” bebernya.

Dia menjelaskan, dampak dari industri yang padat modal ini sangat dirasakan oleh angkatan kerja muda. Werner mengungkapkan data memprihatinkan mengenai sulitnya lapangan kerja bagi generasi terbaru, di mana ada 10 juta generasi Z atau Genzi yang sulit cari kerja.

“Kita melihat data ada sekitar 10 juta generasi Z yang kesulitan mencari tenaga kerja. Karena memang sekarang industri manufaktur lebih pada menggunakan otomatisasi semua,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa masuknya modal asing pun tidak lagi menyasar sektor padat karya. Melainkan, masuk ke padat-padat modal.

Kondisi ini diperparah dengan posisi Indonesia yang kian tertinggal dalam menarik investasi asing (Foreign Direct Investment) di kawasan Asia Tenggara. Dibandingkan satu dekade lalu, posisi Indonesia kini merosot signifikan.

“Kalau 10 tahun yang lalu 2014, FDI kita itu nomor tiga terbesar di Asia Tenggara setelah Vietnam, Malaysia dan Indonesia. Tapi hari ini kita berada di nomor lima. Kita kalah dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, baru Indonesia FDI net inflow-nya,” ungkap Werner.

Selain pergeseran teknologi, Werner menekankan bahwa investor sering kali ragu masuk ke Indonesia karena masalah kepastian hukum dan gangguan di tingkat lokal. Kebijakan yang berubah-ubah dan kurangnya perlindungan bagi pengusaha menjadi penghambat utama.

“Investor juga ragu masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena setiap sudah masuk nanti tiba-tiba mereka tidak dilindungi. Tiba-tiba saja di Jawa Barat mereka baru buka beberapa bulan kemudian di masyarakat ormasnya, kemudian meminta-meminta ini itu sehingga akhirnya mereka tutup lagi,” jelasnya. (bil)

Karena itulah, Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Ubaya itu menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan politik, supaya meminimalisir gangguan terhadap investor agar tidak takut untuk berinvestrasi.

“Jadi kembali lagi masalah ini bukan masalah secara ekonomi semata, tetapi tidak bisa terlepas dari masalah politik dan hukum. Bagaimana komitmen pemerintah untuk menegakkan aturan-aturan hukum melindungi para pebisnis. Sehingga tidak lagi mereka diganggu-ganggu,” ujarnya.

Menurutnya, yang selama ini terjadi, ketika pengusaha melakukan visibility study atau study kelayakan untuk investasi, mereka sering di ganggu. “Semua sudah dihitung. Tapi kalau tiba-tiba di tengah jalan ada minta ini minta itu kan ribet juga mereka pengusaha. Jadi masalahnya di situ,” pungkasnya. (bil/iss)