Investasi Jatim Capai Rp72 Triliun Semester I 2026, DPMPTSP Ungkap Faktor Penarik Investor

Realisasi investasi di Jawa Timur mencapai Rp72,7 triliun pada semester I 2026. Capaian tersebut menunjukkan minat investor terhadap Jawa Timur masih kuat, baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Yuswanto Koordinator Tim Kerja Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Jatim mengatakan, tren investasi di Jawa Timur terus menunjukkan pertumbuhan sejak 2021 hingga 2025.

“Sejak tahun 2021 sampai 2025 tren positif investasi di Jawa Timur bahkan puncaknya ini di 2025 ini,” kata Yuswanto dalam talk show “Merawat Bumi Majapahit” di Radio Suara Surabaya, Rabu (7/10/2026) pagi.

Memasuki 2026, berdasarkan laporan investasi yang telah masuk untuk periode enam bulan pertama, nilainya telah mencapai Rp72,7 triliun.

Menurut Yuswanto, komposisi investasi tersebut didominasi PMDN sebesar 68,5 persen. Sementara PMA menyumbang 31,5 persen.

“Artinya ini minat investor ke Jawa Timur itu sangat kuat, baik itu PMA maupun PMDN,” ujarnya.

Meski demikian, Yuswanto menegaskan pemerintah tidak hanya mengejar besarnya nilai investasi. Dampak investasi terhadap masyarakat menjadi salah satu indikator penting, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan sektor usaha lainnya.

“Jadi itu angka-angka, tetapi kita tidak sekadar mengejar angka ya, tetapi yang paling penting bagaimana kebermanfaatannya kepada masyarakat,” katanya.

Ia berharap pertumbuhan investasi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Yuswanto menyebut Jawa Timur memiliki sejumlah faktor yang membuat provinsi ini menarik bagi investor. Salah satunya adalah infrastruktur dan posisi geografis yang strategis.

Ia mencontohkan konektivitas melalui jalur laut. Dari 31 rute tol laut, menurut Yuswanto, sebanyak 21 rute melewati Tanjung Perak di Surabaya.

“Kemudian ketersediaan energi listrik kita ini lebih. Sehingga ada beberapa yang menyuplai di provinsi sebelah-sebelahnya,” ujarnya.

Selain infrastruktur dan energi, ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi salah satu keunggulan Jawa Timur.

Menurut Yuswanto, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kontribusi lulusan perguruan tinggi yang besar di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri dan dunia usaha.

Faktor lain adalah kemudahan pelayanan bagi investor. Yuswanto menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih peringkat kedua dalam Anugerah Layanan Publik pada 16 September 2026.

“Artinya dalam melayani investor kita juara dua,” katanya.

Untuk mempertahankan daya tarik investasi, DPMPTSP Jawa Timur tidak hanya mengandalkan pelayanan di kantor. Pemerintah provinsi juga menjalankan pendekatan jemput bola kepada investor.

Salah satu inovasinya adalah Jatim Online Single Submission atau JOS. Layanan tersebut digunakan untuk membantu investor dalam mengurus perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara daring.

Yuswanto menjelaskan JOS merupakan bagian dari upaya menyederhanakan proses perizinan. Sebelumnya terdapat sejumlah aturan yang harus diperhatikan dalam proses tersebut, kemudian disederhanakan sehingga pelayanan dapat dilakukan secara online.

“Layanan namanya JOS, Jatim Online Single Submission. Itu adalah inovasi yang mempermudah investor untuk mencari izin,” kata Yuswanto.

Selain JOS, DPMPTSP Jatim memiliki layanan Klik Klinik Investasi. Melalui layanan tersebut, petugas tidak hanya menunggu investor datang ke kantor, tetapi mendatangi perusahaan untuk memberikan pendampingan ketika terdapat persoalan dalam proses investasi.

“Kami datang kepada investor. Jadi saya kira lebih banyak jemput bola,” ujarnya.

DPMPTSP Jatim juga memiliki program Saleha atau Sadar Legalitas Berusaha yang menyasar pelaku UMKM.

Melalui program tersebut, pemerintah memberikan pendampingan agar pelaku UMKM memiliki legalitas usaha. Pada 2026, program tersebut direncanakan digelar hampir 50 kali dengan mendatangi sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Yuswanto menegaskan layanan JOS melengkapi sistem Online Single Submission (OSS) yang merupakan layanan pemerintah pusat. JOS digunakan untuk pelayanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kalau kewenangan-kewenangan yang memang kewenangannya Pemprov, itu dilayani lewat online pakai JOS,” katanya. (saf/ipg)