KDMP Ditarget Pangkas Rantai Distribusi agar Harga Kebutuhan Pokok Lebih Murah

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Jawa Timur diharapkan mampu memangkas rantai distribusi dan biaya logistik barang kebutuhan pokok maupun barang bersubsidi. Peran tersebut ditargetkan membuat harga barang semakin terjangkau bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian desa.

Anjik Sudiyantoro Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur mengatakan, KDMP dapat menjalankan fungsi sebagai agregator sekaligus penghubung antara pelaku UMKM di pedesaan dengan sektor industri.

“KDMP ini khususnya sebagai agregator bagi UMKM. Jadi di pedesaan ini sekaligus menjadi hubungan bagi industri manufaktur sehingga dapat dengan kemitraan KDMP maupun usaha di sektor industri, dan dapat memangkas rantai distribusi dan biaya logistik,” kata Anjik dalam talkshow Merawat Bumi Majapahit di Radio Suara Surabaya, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, pemangkasan rantai distribusi tersebut penting terutama untuk kebutuhan pokok dan barang bersubsidi. Semakin pendek jalur distribusi, biaya yang harus ditanggung hingga barang sampai ke masyarakat juga diharapkan dapat ditekan.

“Harapannya barang-barang kebutuhan pokok dan subsidi tersebut dapat semakin terjangkau harganya oleh masyarakat sehingga menjadi trigger bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan, perkotaan, dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Di Jawa Timur terdapat 8.494 KDMP. Namun, belum seluruhnya beroperasi. Anjik menyebut sekitar 5.500 koperasi telah beroperasi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi lapangan.

“Dari 8.494 itu se-Jawa Timur, yang sudah operasional sampai dengan akhir tahun 2026 ini sejumlah 5.500. Sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi lapang,” jelasnya.

Sementara KDMP lainnya masih dalam proses kesiapan. Menurut Anjik, kendala yang dihadapi di masing-masing daerah berbeda, mulai dari kesiapan bangunan hingga penentuan potensi usaha dan produk yang akan dikembangkan.

Pendampingan operasional KDMP dilakukan pemerintah kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan terkait. Pemerintah provinsi, lanjutnya, berperan dalam memberikan dukungan akses, pelatihan, hingga peningkatan kapasitas pengurus koperasi.

Anjik menyebut kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan utama bagi koperasi dan UMKM. Karena itu, Pemprov Jatim juga memberikan pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta berbagai fasilitasi usaha.

KDMP juga diharapkan menjadi wadah bagi produk-produk UMKM. Koperasi dapat berperan sebagai agregator untuk memperluas akses pasar, sementara pelaku usaha mendapat pendampingan dari proses produksi hingga pemasaran.

“Dengan UMKM yang bergabung ke koperasi ini, mungkin koperasi tersebut sebagai agregator. Jadi dengan UKM yang punya produk bahkan koperasi yang punya produk ini akan diberikan pendampingan, mulai dari hulu sampai hilir,” katanya.

Dukungan tersebut mencakup fasilitasi legalitas dan sertifikasi, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, merek, uji laboratorium, desain kemasan, peningkatan kualitas produksi, inkubasi bisnis, hingga fasilitasi promosi dan kemitraan.

Dengan penguatan kelembagaan dan jaringan usaha tersebut, KDMP diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi di desa, tetapi juga mampu mempertemukan produsen dengan pasar secara lebih efisien.(iss/ham)