Jumat, 9 Oktober 2026

Kemenkeu Masih Menimbang Keputusan Naikkan Batas PTKP

Laporan oleh Billy Patoppoi
Bagikan
Juda Agung Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dalam Media Gathering Kementerian Keuangan 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026). Foto: Antara

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mempertimbangkan keputusan untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

“Ini (PTKP) masih dikaji, masih kita kaji secara mendalam,” kata Juda Agung Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10/2026), dilansir Antara.

Ia menilai, kebijakan menaikkan PTKP memang akan mendorong daya beli masyarakat. Namun, pihaknya masih mencari titik optimal mengingat adanya potensi kehilangan penerimaan.

“Karena memang ada potensi untuk meningkatkan daya beli, tapi at the same time tentu saja ada potensi untuk kehilangan penerimaan, kehilangan dari pajak penghasilan,” katanya.

Pemerintah berencana melakukan penyesuaian batas PTKP pada 2027. Pemerintah juga tengah menghitung dampaknya terhadap daya beli masyarakat, termasuk opsi menyesuaikan batas PTKP dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sementara Shinta Kamdani Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung wacana pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Menurutnya, kenaikan PTKP akan bermanfaat bagi pekerja karena bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Kebijakan ini membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok kelas menengah.

Ia menyebut, kenaikan PTKP akan bermanfaat bagi pekerja karena bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

“Ya tentunya kalau dengan ada kenaikan PTKP kan berarti akan membantu. Ini kan lebih bantu dari segi pekerjaannya ya. Karena dengan adanya kenaikan PTKP ini, tentunya pajak yang dikenakan, pajak kan dengan nilai yang lebih tinggi. Ini kan sebenarnya tujuannya untuk kelas menengah juga,” kata Shinta di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Shinta menyampaikan, kenaikan PTKP merupakan salah satu kebijakan yang membantu kelas menengah. Namun, kebijakan itu tidak dapat menjadi satu-satunya langkah untuk mengatasi persoalan daya beli masyarakat.

“Ya, itu yang mungkin menjadi kita concern, karena memang kan kelas menengah kita menurun sangat signifikan. Jadi jelas kalau kita lihat data daripada survei yang ada di survey outlook mid-year-nya Apindo, itu kelihatan memang ada pengaruh kepada daya beli,” ujarnya.(ant/fia/bil/iss)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Cuaca di Pos Pantau Gunung Merapi Cerah

Posisi Mobil Tersangkut di Viaduk dari Belakang

Tersangkut di Bawah Viaduk Gubeng

Kecelakaan Beruntun di Tol Waru Arah Perak

Surabaya
Jumat, 9 Oktober 2026
31o
Kurs