Ketua Banggar DPR Minta Rencana Impor 105 Ribu Mobil Niaga Agrinas Dibatalkan

Said Abdullah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengkritik keras rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) yang akan mengimpor 105.000 mobil niaga dari India menggunakan dana APBN.

Dia menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan perekonomian nasional dan bertentangan dengan semangat penguatan industri dalam negeri.

Menurut Said, langkah impor tersebut tidak sejalan dengan visi Prabowo Subianto Presiden yang mendorong penguatan ekonomi domestik melalui berbagai program prioritas.

“Presiden mencanangkan berbagai program untuk memperkuat perekonomian domestik, terutama membangkitkan ekonomi pedesaan. Arsitektur perekonomian ini harus dipahami utuh oleh seluruh jajaran, termasuk BUMN,” ujar Said dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Ia menegaskan, program pemerintah yang mendorong peningkatan permintaan bahan pangan seharusnya diiringi dengan penguatan sektor hulu dan hilir di dalam negeri, termasuk industri manufaktur dan otomotif.

Said mengutip hasil kajian Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menyebut rencana impor tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian nasional.

“Perhitungan Celios menyebutkan potensi kerugian atas rencana impor mobil tersebut antara lain menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja di seluruh rantai pasok industri otomotif Rp17,39 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp240 miliar,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kondisi sektor manufaktur nasional yang selama ini pertumbuhannya berada di bawah pertumbuhan PDB sejak 2011.

Padahal, menurutnya, sektor ini seharusnya menjadi andalan dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam sekaligus penyerap tenaga kerja, termasuk lulusan perguruan tinggi.

“Kenyataannya lebih dari satu juta sarjana kita masih menganggur. Industri manufaktur, termasuk otomotif, seharusnya bisa menjadi tumpuan serapan tenaga kerja,” katanya.

Said mempertanyakan apakah PT Agrinas telah berkomunikasi dengan produsen otomotif dalam negeri, termasuk Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Said menilai, pengadaan 105.000 mobil niaga hampir setara dengan produksi mobil niaga nasional dalam satu tahun. Jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, efek bergandanya akan signifikan.

“Bayangkan jika pengadaan mobil oleh PT Agrinas bisa dilakukan di dalam negeri. Langkah ini akan membangkitkan industri otomotif nasional, menyerap tenaga kerja baru, dan menciptakan efek berantai ekonomi lainnya,” tegasnya.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa pengadaan tersebut menggunakan APBN dan bersifat multiyears, sementara ruang fiskal pemerintah terbatas. Karena itu, setiap belanja negara harus mempertimbangkan manfaat ekonomi jangka panjang.

“Bisa jadi harga dari India lebih murah, tetapi apakah sudah diperhitungkan layanan purnajualnya, suku cadangnya, dan ketersediaan bengkel? Jika semua itu dihitung, bisa jadi justru lebih mahal dari niat awal efisiensi,” ujarnya.

Said menegaskan bahwa pertimbangan efisiensi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar kebijakan. Ia menilai setiap program pemerintah harus memberi dampak positif terhadap penguatan rantai pasok industri dalam negeri.

“Dengan memilih jalan impor, PT Agrinas justru abai untuk memperkuat industri nasional. Padahal produsen dalam negeri membutuhkan permintaan yang lebih besar agar bisa tumbuh lebih ekspansif,” kata Said.

Said pun menyatakan sikap tegas agar rencana tersebut tidak sekadar dikaji ulang, melainkan dibatalkan.

“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi bagi rakyat di dalam negeri. Lebih bijak langkah ini bukan hanya dipikir ulang, tetapi dibatalkan,” pungkasnya. (faz/ipg)