Ketua Banggar DPR Sorot Rontoknya IHSG, Antara Permainan atau Mekanisme Pasar

Said Abdullah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai ada hal yang perlu dicermati di balik rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua hari belakangan.

Langkah Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang akan mengeluarkan sejumlah emiten besar dalam pemeringkatan mereka, membuat IHSG terpukul.

MSCI berdalih ada persoalan free float, likuiditas riil, dan transparansi pada sejumlah emiten besar pada bursa saham Indonesia. Kebijakan itu langsung memicu erosi besar di IHSG.

Pada Rabu (28/1/2026), IHSG turun hingga 7,3 persen dan memaksa otoritas bursa menempuh trading halt. Lalu, Kamis (29/1/2026), IHSG masih tertekan ke level minus 8,5 persen, dan menjelang sore, menguat ke minus 1,76 persen.

“Dalam sekejap, dana asing keluar dari bursa mencapai Rp6,12 triliun, belum lagi hari ini yang angka rekapnya belum masuk, namun angka sementara aksi beli nilainya lebih besar dibanding aksi jual, sementara surplus Rp6,1 triliun, namun nilai kapitalisasi jauh lebih besar dibandingkan kemarin,” ujarnya lewat keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net, Jumat (30/1/2026).

Menanggapi nilai kapitalisasi di IHSG dari perdagangan hari ini yang jauh lebih besar dibandingkan kemarin, menurut Said di satu sisi menandakan kepercayaan pelaku pasar terhadap bursa saham Indonesia masih sangat besar.

Tapi, sejumlah koreksi yang dilakukan oleh MSCI terhadap bursa di Indonesia perlu diperhatikan dengan serius.

“Pelaku pasar, otoritas bursa, dan OJK harus menangkap pesan MSCI sebagai koreksi konstruktif untuk membangun bursa saham yang sehat. Para pihak ini harus berbenah, membuka diri untuk menerika koreksi yang konstruktif dari siapapun, terutama masukan pembenahan administrasi yang disarankan oleh MSCI,” paparnya.

Legislator dari PDI Perjuangan itu menilai, faktor kepercayaan terhadap lembaga yang dianggap kredibel, terutama dalam bisnis bisa melampaui urusan kecakapan, meskipun kecapakan dan integritas adalah modal utama membangun kepercayaan.

“Saat lembaga mendapat kepercayaan, terkadang juga seperti memegang kuasa mengeluarkan fatwa. Bahkan, terkadang fatwa itu dipatuhi tanpa reserve, sekalipun dalam dunia bisnis seharusnya sangat matematis dan logis. Di situlah sebenarnya titik gentingnya, yang seharusnya kita juga harus kritis,” katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lanjut Said, telah menerbitkan sejumlah lembaga pemeringkat yang dianggap kredibel dan terpercaya, baik asing maupun domestik terkait kredit rating. Antara lain, Fitch Ratings, Moodys, Standar and Poor, dan PT Kredit Rating Indonesia.

Said bilang, di lingkup bursa tidak banyak pemain pemeringkatan seperti MSCI, seperti halnya di sektor kredit.

Indonesia punya PT Pemeringkat Efek Indonesia yang belum mendunia dan hanya terkait obligasi. Sehingga, pengaruhnya tidak sebanding dengan MSCI.

Kemungkinan Februari 2026 lembaga pemeringkat efek global, yakni FTSE, subsidiary, London Stock Exchange Group akan merilis laporan mereka.

“Apakah MSCI bersih dari kepentingan bisnis, atau hanya penyedia data objektif? Saya tidak mau menuduh, tetapi sekadar menunjukkan, MSCI terafiliasi, ada Vanguard, Blackrock, dan State Street Global Advisory,” ungkapnya.

Dua nama yang disebut Said juga pialang, dan anak usaha mereka ikut nimbrung di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tapi, dari aksi jual kemarin dan aksi beli hari ini, dari pembalikan saham yang rendah lalu rebound, Said tidak yakin kalau mereka tidak mendapatkan keuntungan.

“Di balik kepercayaan, tidak salah kita menitipkan sedikit pertanyaan kritis soal ini,” katanya.

Politikus senior itu mengingatkan pentingnya kejernihan pikiran dalam membandingkan dan menilai sesuatu.

“Bursa saham kita tidak dalam, meskipun ada peningkatan yang baik, jumlah investor saham kita baru 19 juta. Sementara di New York Stock Exchange mencapai 162 juta warga Amerika Serikat,” ungkapnya.

Perbedaan jumlah yang sangat signifikan itu bisa diartikan investor kita di BEI inklusinya masih rendah, lantaran literasi masyarakat tentang saham masih minimalis dibandingkan jumlah penduduk keseluruhan.

Rendahnya literasi itu kadang terkait soal pengisian administrasi, sebagaimana yang ditemukan MSCI.

Merespons ancaman MSCI, Said mengkhawatirkan nasib para investor retail di saham yang baru investasi kecil kecilan, karena modal mereka bisa erosi, bahkan lenyap dalam sekejap.

Lalu, dampaknya bisa traumatis. Mereka bisa jera main saham, terutama dikalangan para pemula. Padahal, selama ini sudah ada berbagai upaya memperbaiki literasi, supaya investor di BEI makin banyak.

Hal itu juga untuk menipis anggapan otoritas bursa tidak transparan, dan permainan saham hanya dikendalikan sejumlah kecil pemegang saham.

“Terlalu dini sangkaan MSCI terkait kepemilikan saham yang hanya dikendalikan sedikit orang, dan tidak transparan jika pangkal masalahnya di pembaruan administrasi yang tidak dilakukan oleh OJK. Hal itu perlu pembuktian lebih lanjut. Saya akan menerima sepenuhnya jika pembuktian itu benar. Namun, fact findingnya harus konkret.” tegasnya.

Lebih lanjut, Said menginggung tentang perlunya membaca dilema bursa kita yang masih dangkal karena belum banyaknya minat investor. Menurutnya, itu adalah tantangan BEI, tantangan para emiten yang hendak mencari modal.

“Kalau faktanya minat investor di BEI masih kecil, lalu di baca sebagai pengendalian saham oleh segelintir investor, saya kira perlu hati-hati menafsirkan soal itu,” tambahnya.

Said juga mendorong adanya lembaga pembanding laporan MSCI supaya investor global tidak cuma menerima satu data seolah-olah itu kebenaran tunggal.

“Dalam dunia bisnis, praktik second opinion sangatlah wajar, dan kita memerlukan itu saat ini, agar semakin memberikan kejernihan bagi investor di bursa saham Indonesia, agar advisory benar benar advisory untuk membangun market yang sehat, bukan bagian dari sindikasi aksi goreng saham,” pungkasnya.(rid/ipg)