MA Coret Tarif Impor, Ekonom AS: Trump Mesti Beri Kompensasi Importir dan Konsumen

Jeffrey Sachs ekonom dan analis kebijakan publik Amerika Serikat menyebut Donald Trump Presiden harus memberikan kompensasi terhadap importir, pelaku usaha, dan konsumen Amerika, setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) membatalkan pengenaan tarif impor.

Profesor di Universitas Columbia tersebut mengatakan, pengenaan tarif tidak hanya membebani negara pengimpor barang ke Amerika Serikat, tapi juga merugikan keluarga-keluarga di AS.

“Beban tarif sebagian besar jatuh pada importir, bisnis, dan konsumen Amerika. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merancang bantuan tersebut. Anda mengambil uang itu secara ilegal, sekarang Anda harus mengembalikannya,” tegas Sachs seperti dilansir Xinhua, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, tahun lalu ada sekitar 140 miliar dolar AS yang dikumpulkan dari bea masuk di pelabuhan-pelabuhan. Sementara rumah tangga Amerika rata-rata membayar sekitar 1.000 dolar atau lebih karena penetapan tarif tersebut.

“Bagi keluarga yang hidup dari gaji ke gaji, itu bukanlah hal yang abstrak. Itu adalah biaya sewa yang membengkak hingga mencapai titik kritis. Itu adalah harga bahan makanan yang terus naik sementara upah tidak mampu mengimbanginya,” ujarnya.

Terkait pembatalan tarif tersebut, Senator dari Partai Demokrat mengajukan Rancangan Undang-Undang yang memaksa Trump mengembalikan pendapatan tarif sebesar $175 miliar.

“Skema pajak ilegal Trump telah menimbulkan kerusakan jangka panjang pada keluarga Amerika, usaha kecil, dan produsen yang telah dihantam oleh gelombang demi gelombang tarif baru Trump,” kata Ron Wyden Senator dari Patai Demokrat seperti dilansir New York Post, Senin (23/2/2026).

Katanya senator-senator dari partainya terus berjuang menghentikan kebijakan perdagangan trump yang menaikkan harga.

“Langkah pertama yang sangat penting adalah membantu orang-orang yang paling membutuhkan, dengan mengembalikan uang ke kantong usaha kecil dan produsen sesegera mungkin,” ujarnya.

Sedangkan Scott Bessent Menteri Keuangan AS berdalih penggantian biaya bukan wewenang pemerintah. Melainkan wewenang pengadilan tingkat bawah.(lea/ham)