Misbakhun Dorong Warga Pasuruan Manfaatkan BSPS

Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan negara, Misbakhun menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Anggaran negara, menurut dia, tidak cukup hanya dilihat dari besaran alokasi maupun tingkat realisasinya, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan.

Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap program pemerintah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar bantuan diberikan kepada penerima yang tepat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Program pemerintah harus kita kawal bersama agar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal. Anggaran negara harus mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi beban keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.

Misbakhun, yang turut menjadi salah satu pemrakarsa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera), menambahkan bahwa pembangunan sektor perumahan harus berjalan seiring dengan agenda pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan lebih besar untuk menikmati kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera.