Misbakhun Dorong Warga Pasuruan Manfaatkan BSPS

Mukhamad Misbakhun Ketua Komisi XI DPR RI mendorong masyarakat Kota Pasuruan, Jawa Timur, untuk memanfaatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya mendapatkan hunian yang layak, sehat, dan aman.

Program yang dikenal sebagai bedah rumah tersebut dinilai menjadi salah satu wujud komitmen pemerintahan Prabowo Subianto Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dorongan itu disampaikan Misbakhun saat menggelar kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat dalam rangka masa reses DPR RI di Kota Pasuruan, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri warga penerima manfaat BSPS serta Adi Wibowo Wali Kota Pasuruan.

Misbakhun mengatakan, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni merupakan bagian penting dari upaya negara meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi.

“Saya mengapresiasi komitmen Prabowo Presiden yang menghadirkan program-program nyata untuk masyarakat. Bantuan perumahan seperti BSPS ini sangat penting karena masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi juga berhak tinggal di rumah yang layak dan sehat,” ujar Misbakhun.

Menurut politikus Partai Golkar tersebut, program perumahan rakyat tidak boleh dipandang sebatas pembangunan fisik. Lebih dari itu, hunian yang layak memiliki kaitan erat dengan kesehatan keluarga, peningkatan kualitas hidup, serta upaya mengurangi beban ekonomi masyarakat.

Ia menilai, program BSPS juga menjadi bagian penting dalam mendukung visi pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Prabowo Subianto Presiden. Karena itu, pelaksanaan program tersebut perlu dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Misbakhun turut memberikan apresiasi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atas upayanya mendorong realisasi program perumahan nasional.

“Hunian yang layak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena itu, saya mengapresiasi perjuangan Menteri Maruarar Sirait dalam mewujudkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan,” katanya.

Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan negara, Misbakhun menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Anggaran negara, menurut dia, tidak cukup hanya dilihat dari besaran alokasi maupun tingkat realisasinya, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan.

Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap program pemerintah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar bantuan diberikan kepada penerima yang tepat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Program pemerintah harus kita kawal bersama agar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal. Anggaran negara harus mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi beban keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.

Misbakhun, yang turut menjadi salah satu pemrakarsa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera), menambahkan bahwa pembangunan sektor perumahan harus berjalan seiring dengan agenda pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan lebih besar untuk menikmati kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera.

Selain menyerap aspirasi warga, Misbakhun juga memanfaatkan agenda reses untuk memperkuat konsolidasi internal Partai Golkar di Kota Pasuruan. Pertemuan bersama jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kota Pasuruan itu digelar pada malam hari dan dihadiri ratusan kader.

Dalam kesempatan tersebut, Misbakhun menyampaikan pesan Bahlil Lahadalia Ketua Umum Partai Golkar agar seluruh kader terus mendukung dan menyukseskan program pemerintahan Prabowo Subianto Presiden.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) tersebut juga mengingatkan kader agar menyikapi kritik terhadap pemerintah secara bijaksana.

Menurut dia, kritik merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan.

Ia meminta kader Golkar tidak bersikap reaktif terhadap perbedaan pandangan, melainkan menjadikannya sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Mengurus masyarakat bukan pekerjaan gampang. Oleh karena itu, kader Golkar harus hadir, mendengar aspirasi, dan memberikan kontribusi nyata,” ujarnya.(faz/ipg)