Pasar Modal Anjlok, Ichsanuddin Noorsy Soroti Ketahanan Energi dan Rupiah

Ichsanuddin Noorsy pengamat ekonomi politik menyoroti sejumlah faktor yang dinilainya menjadi pemicu kejatuhan pasar modal Indonesia hingga 11,2 persen setelah penghentian sementara perdagangan (trading halt), Jumat (16/10/2026).

Ia menilai tekanan tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan ketahanan energi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga besarnya pengaruh korporasi dan lembaga keuangan global terhadap pasar domestik.

Menurut Noorsy, terdapat sembilan faktor yang saling berkaitan dan memperlihatkan kerentanan fundamental ekonomi serta sistem keuangan Indonesia.

“Antrian panjang di SPBU mengindikasikan ketahanan energi melemah di bawah 21 hari,” kata Ichsanuddin Noorsy kepada suarasurabaya.net, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan publik sekaligus sentimen pasar. Ketika kepercayaan terhadap kemampuan negara menjaga pasokan energi melemah, tekanan terhadap pasar keuangan dapat semakin besar.

Rupiah Melemah, Inflasi dan Suku Bunga Terancam Naik

Noorsy menilai, memburuknya kepercayaan publik dan pasar dapat memperbesar tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ia menyoroti potensi pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS.

Menurut dia, pelemahan rupiah akan membawa konsekuensi terhadap perekonomian nasional, terutama melalui kenaikan biaya impor yang berpotensi mendorong inflasi.

“Artinya inflasi akan naik, suku bunga naik,” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat menambah tekanan terhadap aktivitas ekonomi dan pasar modal. Kenaikan suku bunga berpotensi meningkatkan biaya pendanaan bagi dunia usaha, sementara tekanan inflasi dapat mengurangi daya beli masyarakat.

Soroti Ancaman Penurunan Status Pasar Modal Indonesia

Selain persoalan energi dan nilai tukar, Noorsy menyinggung isu kemungkinan penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia menjadi stand-alone market.

Ia mempertanyakan sejauh mana kesepakatan pemerintah Indonesia dengan pihak Amerika Serikat dapat memperkuat posisi Indonesia di mata investor global.

Kesepakatan yang ia singgung meliputi komitmen sebagai pembeli (offtaker) minyak AS, pengadaan pesawat Boeing, pembelian produk pangan, serta nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Freeport.

“Deal pemerintah RI sebagai offtaker minyak AS, Boeing, dan pangan serta MoU dengan Freeport tidak berarti banyak,” kata Noorsy, merujuk pada kekhawatirannya terhadap tekanan yang masih membayangi pasar modal Indonesia.

Menurut dia, kesepakatan perdagangan dan investasi tidak serta-merta menghilangkan persoalan struktural yang memengaruhi persepsi investor terhadap pasar keuangan nasional.

Vanguard dan BlackRock Disorot

Noorsy juga menyoroti peran investor institusi global, khususnya Vanguard dan BlackRock, dalam isu transparansi free float saham dan kebijakan moneter Indonesia.

Ia menilai tuntutan terhadap transparansi porsi saham yang beredar di publik (free float) serta arah kebijakan moneter memperlihatkan besarnya pengaruh pelaku pasar global terhadap standar yang harus dipenuhi Indonesia.

“Vanguard dan BlackRock tetap memvonis transparansi free float dan kebijakan moneter Indonesia yang harus sesuai dengan arahan dan kepentingan mereka,” ujarnya.

Noorsy memandang situasi tersebut sebagai gambaran kuatnya tekanan pasar keuangan internasional terhadap kebijakan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Indonesia Dinilai Rentan terhadap Intervensi Ekonomi

Lebih jauh, Noorsy menyebut tekanan di pasar modal bukan semata-mata persoalan siapa yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, maupun Presiden RI.

Menurut dia, pergantian pejabat tidak akan cukup untuk mengatasi persoalan mendasar apabila sistem ekonomi dan keuangan nasional masih memiliki kerentanan struktural.

“Siapa pun Menkeu dan Gubernur BI-nya serta Presiden RI-nya, Indonesia akan terus mengalami kerentanan ekonomi dan keuangan,” tegasnya.

Ia menilai akar persoalan terletak pada sistem ekonomi Indonesia yang dianggap terlalu mudah menerima tekanan dari kekuatan eksternal, baik melalui pasar keuangan, kebijakan ekonomi, maupun kepentingan korporasi internasional.

“Sebabnya, karena sistem ekonomi Indonesia dan para petingginya terlalu mudah untuk diinvasi, diintervensi, diinterferensi, diinfiltrasi dan diintimidasi,” kata Noorsy.(faz/iss)