Pemerintah Serius Reformasi Pasar Modal, Dradjad Ajak Investor Asing Sampaikan Masukan

Dradjad Hari Wibowo Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan keseriusan pemerintah dalam membenahi pasar modal Indonesia agar semakin transparan, kredibel, dan terpercaya bagi investor, termasuk investor asing.

Pemerintah membuka ruang bagi investor asing untuk menyampaikan masukan maupun kendala yang dihadapi selama berinvestasi di Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi pasar modal nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku pasar.

“Kami melihat pasar modal ini bukan lagi hanya sarana bagi para emiten untuk menggalang dana. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita. Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset masyarakat yang sudah masuk di bursa. Mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara. Jadi negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya,” kata Dradjad dalam laman resmi Kemenko Perekonomian, Kamis (12/11/2026).

Pertemuan itu melibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sejumlah perwakilan emiten.

Dradjad mengatakan, reformasi pasar modal bukan semata-mata untuk memenuhi harapan investor, melainkan juga karena pasar modal memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional.

“Indonesia sangat berkomitmen untuk melakukan reformasi yang diperlukan bagi pasar keuangan kita, termasuk pasar modal. Reform-reform ini tidak hanya untuk menjawab keinginan investor, kita juga mendengar keinginan investor, tapi yang lebih penting, karena kita mengerti bahwa pasar modal dan keuangan kita menjadi elemen instrumental dari ekonomi kita,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mengidentifikasi tiga aspek utama yang menjadi fokus pembenahan pasar modal.

Pertama, meningkatkan nilai perusahaan atau corporate value melalui penguatan tata kelola emiten dan efisiensi penggunaan modal (capital efficiency).

Pemerintah mengacu pada praktik reformasi tata kelola perusahaan di Jepang dan Korea Selatan untuk mendorong kinerja serta daya tarik perusahaan di mata investor.

Pemerintah juga menghimpun masukan mengenai kebijakan sektor ekonomi riil yang dapat mendukung peningkatan nilai perusahaan.

Beberapa aspek yang dibahas meliputi kebijakan perpajakan, bea masuk, dan pengembangan energi hijau. Masukan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait.

Kedua, memperkuat penegakan aturan (enforcement) di pasar modal. Pemerintah mendorong agar tindak lanjut atas berbagai keputusan dan penanganan persoalan pasar modal dapat dilakukan lebih cepat dan efektif dengan mempertimbangkan praktik terbaik di negara lain.

Komunikasi kepada publik mengenai langkah pengawasan dan keputusan yang telah diambil juga akan diperkuat agar masyarakat memahami upaya pemerintah dalam menjaga integritas pasar modal.

Ketiga, meningkatkan edukasi dan literasi pasar modal bagi pemegang saham maupun investor. Pemerintah menilai hal ini semakin penting seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam investasi di pasar keuangan.

Pasar modal kini tidak hanya menjadi sarana perusahaan memperoleh pendanaan, tetapi juga menjadi salah satu instrumen investasi dan penyimpanan aset masyarakat. Karena itu, stabilitas pasar modal berkaitan langsung dengan perlindungan nilai aset masyarakat.

Menutup pernyataannya, Dradjad kembali mengajak investor asing dan seluruh pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dengan pemerintah maupun otoritas terkait apabila menghadapi kendala dalam berinvestasi di Indonesia.

“Jika Anda memiliki kekhawatiran, jangan ragu untuk menghubungi kami di Kemenko Perekonomian, OJK, BEI, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mengatasi semua kekhawatiran Anda. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk kepentingan bersama lembaga Anda dan juga untuk negara kita,” jelas Dradjad. (saf)