Pemerintah Siapkan Solusi Pasokan Gas Industri, Keputusan Ditarget Terbit dalam Dua Hari

Pemerintah memastikan tengah menyiapkan solusi atas persoalan pasokan gas yang dikeluhkan sejumlah pelaku industri. Keputusan terkait langkah penanganan ditargetkan dapat diambil dalam satu hingga dua hari ke depan agar aktivitas industri tetap berjalan normal.

Prasetyo Hadi Ketua Satgas Mitigasi PHK yang juga Menteri Sekretaris Negara mengatakan, persoalan suplai gas menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi yang digelar bersama DPR RI, Kementerian Ketenagakerjaan, serikat pekerja, dan unsur terkait lainnya.

Menurut Prasetyo, pemerintah telah berkoordinasi sesuai arahan Presiden untuk segera menyelesaikan kendala tersebut.

“Hari ini juga kami berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan suplai gas ke industri kita yang sudah kami koordinasikan. Sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden, kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam satu dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya,” kata Prasetyo dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, kepastian pasokan gas dinilai penting agar operasional industri yang bergantung pada energi tersebut tidak terganggu dan tetap dapat berproduksi.

Selain membahas pasokan gas, rapat juga menjadi forum koordinasi perdana Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara pemerintah dan DPR RI.

Dalam pertemuan itu, peserta rapat membahas perkembangan sejumlah perusahaan yang dilaporkan berpotensi melakukan PHK.

Prasetyo mengatakan pemerintah saat ini sedang memetakan perusahaan-perusahaan yang menghadapi potensi PHK beserta faktor penyebabnya agar langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

“Hari ini kami berdiskusi tentang beberapa hal terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah kami berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,” ujarnya.

Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI mengatakan koordinasi antara DPR dan pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK akan dilakukan secara berkala untuk mengawal berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk perkembangan di sektor industri.

“Satgas Mitigasi PHK pihak pemerintah dan DPR akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Di DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Syamsurijal (Wakil Ketua DPR),” kata Dasco.(faz/ipg)