Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan pertumbuhan populasi orang super kaya atau Ultra-High-Net-Worth (UHNW) tercepat di dunia dalam lima tahun ke depan.
Berdasar data Knight Frank, jumlah individu di Indonesia yang memiliki kekayaan bersih minimal USD 30 juta, diprediksi melonjak hingga 81,7 persen yakni, dari 33 orang menjadi 49 orang pada tahun 2031.
Menanggapi laporan tersebut, Prof. Dr. Putu Anom Mahadwartha Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Surabaya (Ubaya) memberikan pandangannya terkait dampak pertumbuhan ini terhadap perekonomian nasional.
Saat mengudara di program Wawasan Radio Suara Surabaya, Prof Putu menjelaskan, meski persentase kenaikan UHNW terlihat sangat tinggi, angka absolut dari jumlah orang super kaya di Indonesia sebenarnya masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
“Itu cukup besar memang dampaknya. Cuma perlu hati-hati melihatnya karena yang dilihat saat ini hanyalah persentase kenaikan, bukan persentase jumlah absolut. Memang kalau dilihat, pertumbuhannya tinggi. Tapi kalau dibanding dengan Arab Saudi yang 63,2 persen dan Polandia yang 62,6 persen, itu harus dibandingkan juga nilai awalnya berapa. Jadi kalau saya bisa beranalogi kalau UHNW di Indonesia jumlahnya cuma lima misalnya, kemudian tumbuh jadi tambah lima berarti sudah 100 persen tumbuh. Padahal kita harus tahu nilai awalnya berapa,” katanya, saat onair, Rabu (14/10/2026).
Menurut Prof. Putu, lonjakan kekayaan pada kelompok elit ini berpotensi memperlebar jurang ketimpangan ekonomi di Tanah Air.
Dia menjelaskan, saat ini sebanyak 1 persen populasi teratas di Indonesia tercatat menguasai sekitar 20 persen dari total kekayaan nasional. Walaupun angka Gini Ratio Indonesia berada di level 0,368, Prof. Putu menyebut kalau standar pengukuran yang digunakan pemerintah domestik berbeda dengan kriteria lembaga internasional seperti Bank Dunia (World Bank).
Meski Indonesia memiliki kekuatan pasar domestik yang sangat besar dengan populasi mencapai lebih dari 280 juta jiwa, potensi ini belum termanfaatkan secara maksimal. Indonesia kerap kali hanya dijadikan sebagai sasaran pasar konsumsi belaka oleh para pelaku usaha global.
Prof. Putu menyayangkan banyaknya investor asing, bahkan pengusaha kaya asal Indonesia sendiri, yang lebih memilih untuk menanamkan kembali modalnya atau membangun pabrik di negara tetangga, seperti Vietnam. Hal ini disebabkan oleh sistem birokrasi di negara-negara tersebut yang dinilai lebih sederhana dan memberikan kepastian regulasi yang jauh lebih baik.
“Padahal, pusat pertumbuhan ekonomi dunia saat ini telah bergeser ke kawasan Asia Tenggara, yang dipicu oleh pesatnya perkembangan ekonomi dua negara raksasa, yaitu China dan India. Indonesia seharusnya bisa mengambil peran strategis dan memimpin momentum ini,” tambahnya.
Guna mengoptimalkan potensi ekonomi nasional dan menahan arus pelarian modal ke luar negeri, Prof. Putu memberikan beberapa saran strategis bagi pemerintah. Pertama, Indonesia harus memfokuskan kembali tumpuan ekonominya pada sektor manufaktur padat karya dan komoditas sebagai basis utama pertumbuhan.
“Kedua, pemerintah mendesak untuk segera memberikan insentif yang menarik bagi para konglomerat dan orang super kaya lokal. Langkah ini penting agar mereka tidak memarkir kekayaannya di luar negeri, melainkan menanamkan modalnya di dalam negeri untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat luas,” ungkapnya.
Terakhir, Prof. Putu juga berharap pemerintah lebih fokus memperkuat dan mengembangkan industri dalam negeri. Dengan industri lokal yang tangguh, pasar domestik Indonesia yang sangat besar dapat dilayani penuh oleh produk-produk buatan anak bangsa sendiri.(kir/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100

