Prabowo Instruksikan Minimal 70 Persen Hasil Izin Tambang Masuk ke Negara

Prabowo Subianto Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan membenahi sistem ekonomi nasional agar kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat.

Salah satu langkah yang ditetapkan adalah memastikan minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Prabowo menilai Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan menjadi incaran berbagai bangsa selama ratusan tahun. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Indonesia.

“Ratusan tahun bangsa-bangsa datang ke nusantara kita, ratusan tahun. Memang dia ke sini mau piknik, mau wisata? Dia ke sini karena kita sangat kaya dengan segala komunitas mineral dan segala yang dibutuhkan oleh dunia ada di nusantara ini. Dari ratusan tahun sampai sekarang,” ujar Prabowo.

Kepala Negara juga menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam yang dinilai lebih banyak menguntungkan pihak tertentu.

Menurutnya, kekayaan milik rakyat Indonesia justru banyak dibawa ke luar negeri, sementara hasilnya tidak sepenuhnya kembali untuk kepentingan nasional.

Dia pun mempertanyakan sistem pengelolaan ekonomi yang memungkinkan kekayaan alam Indonesia keluar tanpa memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

“Anda adalah pemimpin umat. Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat. Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita, bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar, dan alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa?” tegasnya.

Prabowo mengatakan pemerintah tengah berupaya memperbaiki berbagai sistem yang dinilai keliru, termasuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan tertentu yang menghambat penyelamatan kekayaan negara.

Menurutnya, pembenahan tersebut bukan sekadar perubahan kebijakan ekonomi, melainkan upaya memastikan kekayaan nasional dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden.

Prabowo juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem politik untuk mendukung perubahan tersebut. Dia mengajak para pemimpin politik, termasuk ketua umum partai, berani mengevaluasi dan memperbaiki berbagai penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan.

“Ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik. Saya bicara dengan para ketua umum. Berani nggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia harus berpegang pada Pasal 33 UUD 1945.

Konstitusi tersebut mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Dia menyebut sistem ekonomi kekeluargaan bukan sekadar gagasan pribadi, melainkan prinsip yang diwariskan para pendiri bangsa dan harus kembali menjadi landasan pengelolaan ekonomi nasional.

“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” kata Prabowo.

Sebagai langkah konkret pembenahan sektor sumber daya alam, Prabowo menginstruksikan jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan hasil pengelolaan pertambangan memberikan porsi manfaat yang lebih besar bagi negara.

Dia menetapkan minimal 70 persen hasil pengelolaan seluruh izin pertambangan atau IUP harus dinikmati negara.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegasnya.

Selain sektor pertambangan, pemerintah juga akan memperketat pengawasan ekspor melalui mekanisme satu pintu. Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah manipulasi laporan jumlah komoditas yang dikirim ke luar negeri sehingga negara tidak kehilangan potensi penerimaan.

Prabowo menegaskan setiap komoditas yang diekspor harus dilaporkan sesuai volume sebenarnya. Dengan begitu, pemerintah dapat mengawasi aktivitas perdagangan luar negeri dan memastikan pencatatan ekspor berjalan transparan.

“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkas Prabowo. (saf)