Stok Energi Tersisa 21 Hari, DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Sampai Mudik Tersendat BBM

Peringatan soal terbatasnya cadangan energi nasional jelang arus mudik Lebaran memantik perhatian serius parlemen.

Ratna Juwita Sari Anggota Komisi XII DPR RI meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipatif setelah Bahlil Lahadalia Menteri ESDM mengungkapkan bahwa stok energi nasional saat ini diperkirakan hanya cukup untuk 21 hari.

Ratna menilai situasi tersebut tidak bisa dianggap sepele, terutama karena periode mudik identik dengan lonjakan konsumsi bahan bakar di berbagai daerah.

“Pernyataan soal cadangan 21 hari itu harus menjadi alarm serius bagi pemerintah. Jangan sampai masyarakat yang akan mudik justru dihadapkan pada antrean panjang atau kelangkaan BBM di lapangan,” ujar Ratna dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Menurut politisi Fraksi PKB itu, secara nasional angka cadangan mungkin terlihat aman di atas kertas. Namun, persoalan utama kerap muncul pada aspek distribusi dan kesiapan infrastruktur di daerah.

“Yang harus dipastikan bukan hanya stok di pusat, tetapi juga kelancaran distribusi hingga ke SPBU-SPBU di jalur mudik. Kenaikan konsumsi saat Lebaran itu signifikan, jadi tidak boleh ada celah,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan potensi lonjakan permintaan pada komoditas energi lain seperti LPG subsidi dan avtur. Jika tidak dikelola dengan perencanaan matang, ketimpangan pasokan bisa memicu keresahan masyarakat.

“Kelangkaan gas melon atau tersendatnya pasokan avtur akan berdampak luas. Ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi dan mobilitas nasional. Ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional,” katanya.

Berdasarkan data Reformasi Syndicate, kebutuhan BBM nasional saat ini berkisar 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari.

Sementara produksi minyak mentah dalam negeri hanya berada di rentang 500.000 sampai 600.000 barel per hari.

Selisih lebih dari satu juta barel per hari tersebut membuat Indonesia masih sangat bergantung pada impor dan cadangan strategis.

Ratna pun mendesak pemerintah membuka informasi secara transparan terkait strategi pengamanan stok energi selama periode mudik.

“Kami meminta langkah cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah harus memastikan masyarakat merasa aman dan tidak dibayangi kekhawatiran soal pasokan energi,” pungkasnya.(faz/ipg)