Pemerintah akan melanjutkan sekaligus memperluas kebijakan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada 2027 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Kebijakan tersebut diperkirakan menyasar sekitar 7,5 juta pekerja.
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian mengatakan, jika pada 2026 insentif tersebut diberikan kepada pekerja di sektor padat karya dan pariwisata, pada 2027 cakupannya akan diperluas ke seluruh sektor.
“Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan pariwisata. Yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta,” kata Airlangga seusai rapat di Istana Negara, Rabu (30/9/2026).
Kebijakan itu menjadi salah satu program ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi pada 2027.
Selain pengurangan PPh Pasal 21, pemerintah juga tengah membahas kemungkinan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran penyesuaiannya masih dibahas bersama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi.
Pemerintah juga akan melanjutkan program magang melalui Kementerian Ketenagakerjaan dengan sasaran 150 ribu peserta, serta program vokasi bagi 300 ribu orang.
Di sektor perumahan, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) akan dilanjutkan pada 2027. Fasilitas tersebut berlaku untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp2 miliar.
Sementara untuk rumah dengan harga hingga Rp5 miliar, PPN DTP diberikan atas bagian harga sampai Rp2 miliar.
Dalam aspek perlindungan pekerja, kebijakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah juga akan dilanjutkan, termasuk besaran diskon yang berlaku pada tahun ini.
Pemerintah turut menyiapkan tambahan program KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta. Program tersebut menawarkan kredit pemilikan rumah dengan bunga 6 persen untuk pembelian rumah hingga Rp500 juta.
Airlangga mengatakan kebutuhan anggaran untuk berbagai program yang akan dilanjutkan pada 2027 masih dalam proses penyisiran oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan perhitungan sementara, total kebutuhan anggarannya diperkirakan sekitar Rp31 triliun. (bil/faz)

NOW ON AIR SSFM 100

