Tekanan Global Kian Berat, INDEF Nilai Pembenahan Kebijakan Domestik Jadi Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan domestik yang dinilai belum selaras di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global.

Ketidakpastian eksternal yang terus berlanjut disebut semakin membebani stabilitas ekonomi nasional apabila tidak diimbangi dengan kebijakan dalam negeri yang konsisten dan kredibel.

Tauhid Ahmad Peneliti Senior INDEF mengatakan kombinasi ketidakpastian ekonomi global dan sentimen negatif dari pasar domestik mulai berdampak pada arus modal asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia.

“Kombinasi antara kenaikan indeks ketidakpastian dunia dan sentimen negatif dari pasar domestik kini mulai berdampak nyata pada pelarian modal asing (net outflow) dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN) serta pasar saham. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu fondasi sektor manufaktur nasional akibat pembengkakan biaya bahan baku impor,” ujar Tauhid di gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Menurut Tauhid, gejolak geopolitik dan kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) memang menjadi faktor eksternal yang tidak dapat dihindari. Namun, ia menilai persoalan regulasi di dalam negeri turut memperbesar persepsi risiko bagi investor.

“Gejolak eksternal itu sebuah keniscayaan, tetapi kerancuan kebijakan domestik adalah persoalan pilihan yang bisa diperbaiki. Skor tata kelola kita yang terus tertekan mencerminkan hilangnya konsistensi regulasi. Ketika dunia sedang tidak menentu, investor mencari kepastian hukum dan teknokrasi kebijakan yang kredibel, bukan eksperimen regulasi yang berubah-ubah,” katanya.

Dia juga menilai terdapat ketidaksinkronan dalam kebijakan moneter yang berpotensi mengurangi efektivitas upaya menarik investasi jangka panjang.

Di satu sisi, Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 5,5 persen dan menawarkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga 6,9 persen. Namun di sisi lain, imbal hasil SBN berada di level yang lebih rendah, yakni sekitar 6,7 persen.

“Ketimpangan strategi ini berisiko. Likuiditas asing akhirnya hanya berputar di instrumen jangka pendek BI untuk mencari keuntungan cepat, sedangkan pasar modal dan obligasi negara kita justru mengalami pengeringan modal karena ditinggalkan investor. Sektor riil tidak mendapatkan aliran dana produktif jangka panjang,” jelasnya.

Selain itu, kondisi fiskal juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Hingga Mei 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi tercatat mencapai Rp203,7 triliun atau sekitar 45,6 persen dari pagu APBN. Angka tersebut diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun seiring upaya pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil.

Pada saat yang sama, defisit anggaran hingga Mei 2026 telah mencapai 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), antara lain dipengaruhi pelaksanaan sejumlah program prioritas baru, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tauhid mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola APBN agar ruang fiskal tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi dan tren suku bunga global yang masih tinggi.

“Pemerintah harus disiplin menjaga APBN. Jika semua program baru dipaksakan berjalan agresif di awal tanpa melihat realisasi pendapatan pajak, defisit fiskal kita berisiko menembus batas psikologis 2,5 persen bahkan batas aman undang-undang sebesar 3 persen. Utang baru yang ditarik untuk menutup defisit tersebut harganya sangat mahal di tengah tren suku bunga tinggi saat ini,” pungkasnya.(faz/ipg)