Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan Jatim Tembus Rp367 Miliar

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mencatat nilai transaksi ekonomi dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Jatim pada Triwulan I 2026 menyentuh angka Rp367,95 miliar yang menjadikan tertinggi secara nasional.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mengatakan, capaian ini meningkat sebesar 26,64 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni dari Rp290,53 miliar.

Gubernur Jatim itu juga menegaskan kalau capaian ini adalah indikator bahwa ekonomi berbasis kehutanan masyarakat terus tumbuh dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian.

“Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kehutanan berbasis masyarakat semakin berkembang, produktif, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (6/4/2026).

Selain itu, hasil KTH Aren Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan tercatat mampu menembus pasar internasional. Kelompok ini berhasil mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume mencapai 12 ton senilai lebih dari Rp535 juta.

“Ini menjadi bukti bahwa produk hasil hutan bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki daya saing di pasar global,” ujar Khofifah.

Berdasarkan data Triwulan I Tahun 2026, capaian nilai transaksi tertinggi didapatkan lima kabupaten yang menjadi motor penggerak ekonomi kehutanan masyarakat.

Antara lain Kabupaten Trenggalek mencatatkan nilai tertinggi sebesar Rp185,35 miliar, diikuti Kabupaten Lamongan Rp22,15 miliar, Kabupaten Blitar Rp20,74 miliar, Kabupaten Probolinggo Rp19,03 miliar, serta Kabupaten Lumajang Rp17,82 miliar.

“Pendampingan yang intensif dan berbasis potensi lokal terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi KTH secara signifikan,” jelasnya.

Dari sisi komoditas, capaian transaksi KTH Jatim masih didominasi hasil hutan kayu yang menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp200 miliar secara akumulatif.

Meski begitu, Khofifah menekankan pentingnya diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu supaya nilai tambah ekonomi semakin meningkat dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan KTH tidak hanya tumbuh sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.(wld/bil/iss)