Menurutnya, komunikasi dan mediasi antarpihak diperlukan agar penetapan upah minimum dapat menghasilkan solusi yang mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun pengusaha di setiap daerah.
“Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu, (pemerintah) provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah,” ungkap Tito.
Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 memiliki tenggat waktu lebih panjang, yakni paling lambat 26 November 2026.
Tito menjelaskan, apabila pemerintah kabupaten/kota tidak dapat menyelesaikan proses penetapan hingga batas waktu tersebut, pemerintah provinsi dapat mengambil alih penyelesaiannya.
“Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya,” jelasnya. (ant/saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100

