Proyek jalur lintas selatan (JLS) menelan biaya Rp. 7,6 Trilyun yang menghubungkan delapan daerah mulai Kabupaten Pacitan hingga Banyuwangi, sampai sekarang tidak banyak kemajuan, penyelesaiannnya.
Indah Amperawati Masdar Kepala Bappekab Kabupaten Lumajang kepada Sentral FM mengakui, target JLS bisa tuntas dikerjakan Tahun 2014 ini, tidak mungkin bisa diwujudkan. Karena permasalahnya tidak hanya di daerah, seperti Lumajang saja.
“Semuanya harus dikoordinasikan, delapan daerah yang rutenya disambung-sambung mulai Pacitan hingga Banyuwangi. Kalau kewajiban Lumajang selesai, bagaimana dengan daerah lainnya. Begitu pula dengan penganggaran pembangunan di Provinsi Jatim maupun Pusat. Ini yang menjadi kendala,” Indah Amperawati Masdar, Senin (17/11/2014).
Pemerintahan Kabupaten Lumajang mempunyai kewajiban dalam proyek JLS, dan itu harus diselesaikan secepatnya.
“Kewajiban Kabupaten Lumajang adalah menyediakan lahan akses jalan mulai perbatasan Malang hingga Jember menyisir wilayah selatan,” kata Indah Amperawati Masdar, Senin (17/11/2014).
Indah Amperawati Masdar menambahkan, kegiatan pengerasan, pengaspalan, pembangunan jembatan dan infrastruktur lainnya merupakan jadi kewajiban Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat.
Masih kata Indah, lahan untuk rute JLS ini telah selesai sejak beberapa tahun terakhir. Meski, sebelumnya terdapat kendala di sana-sini. Lantaran lahan yang diterabas melalui wilayah hutan dibawah pemangkuan Perhutani.
“Setelah dikoordinasikan, kita siapkan anggaran untuk pergantian lahan maupun pohon yang dipotong, semuanya selesai. Lahan jalan sudah siap untuk ditindaklanjuti dengan finalisasi dan finishing hingga siap dilalui,” terangnya. (her/riy/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
