Angka Golput terus membayangi pelaksanaan Pemilu, terutama menjelang event akbar Pemilu Legislatif 9 April mendatang. Tingkat ketidakhadiran pemilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara) inilah yang terus menjadi perhatian jajaran KPU guna diantisipasi melalui berbagai upaya. Baik sosialisasi dengan alat peraga maupun tatap muka langsung atau dialogis.
Untuk mengantisipasi tingginya angka Golput dalam Pemilu Legislatif mendatang, jajaran KPU Kabupaten Lumajang tengah melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang rawan Golput di Kota Pisang ini. Hal itu disampaikan Pudholi Sandra, SH. MH Komisioner KPU Kabupaten Lumajang kepada Sentral FM, Selasa (4/3/2014).
Dikatakannya, bahwa ada tiga wilayah yang paling rawan Golput selama pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Lumajang. Ketiga wilayah ini juga meliputi tiga indicator berbeda. Diantaranya wilayah pinggiran, dimana tingkat edukasi masyarakatnya rendah dan sosialisasi juga tidak gencar dilakukan di sana.
“Sebagai contoh di wilayah pemukiman nelayan di Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Di sana, masyarakatnya menyampaikan kepada kami (KPU, red), bahwa mereka tidak tahu kalau ada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 ini. Saya sampai kaget mendengarnya,” kata Pudholi Sandra.
Hal itulah yang kemudian menjadi catatan khusus KPU Kabupaten Lumajang, bahwa sosialisasi memang belum merata. Apalagi, sejauh ini KPU rata-rata melakukan sosialisasi melalui pemasangan alat peraga berupa banner maupun baliho saja.
Namun, masyarakat di wilayah pinggiran yang kebanyakan tingkat edukasinya rendah, apalagi buta aksara tidak akan tahu persis apa yang disosialisasikan. “Hal ini berbeda dengan Pemilu Tahun 2009 lalu, sosialisasi gencar dilakukan. Tatap muka, dialogis rutin kita lakukan dengan masyarakat langsung di berbagai wilayah,” paparnya.
Selain itu, KPU juga akan melibatkan Parpol dan Caleg untuk mensosialisasikan Pemilu agar warga termarjinal di wilayah pinggiran ini bisa mengetahui agenda pesta demokrasi akbar tersebut. “Apalagi, Parpol dan Caleg juga punya kepentingan sama, karena mereka berlomba-lomba menggandeng konstituen,” urainya.
Wilayah rawan lainnya adalah sekolah, dimana banyak terdapat pemilih pemula. Dimana, pemilih pemula di tingkat SMA yang telah berusai diatas 17 tahun dan memiliki hak pilih, sejauh ini cukup rendah tingkat aspirasi dan kedatangannya ke TPS.
Hal ini disebabkan, kalangan pemilih pemula lebih memanfaatkan hari pemilihan yang kebiasannya menjadi hari libur, untuk berlibur dan bukan mendatangi TPS. Hal itu sempat disurvey langsung oleh Pudholi Sandra, ketika melakukan sosialisasi di sebuah SMA di Kecamatan Senduro.
Dari 100 pelajar yang hadir dalam sosialisasi tersebut, 60 orang yang menyebutkan telah memiliki hak pilih. Namun, ketika ditanyakan berapa yang menyalurkan aspirasinya ke TPS saat Pemilu, hanya 6 orang siswa saja yang angkat tangan.
“Ini fakta, untuk itu kami saat ini gencar melakukan sosialisasi di kalangan Pemilih Pemula ini,” tutur Pudholi Sandra. Untuk wilayah ketiga adalah di kawasan perkotaan, khususnya bagi kalangan pekerja.
Dari catatan KPU Kabupaten Lumajang, kalangan pekerja di perkotaan banyak yang tidak memanfaatkan kegiatan Pemilu untuk menyalurkan aspirasinya. ”Malah kalangan pekerja di kota ini memanfaatkan hari libur saat Pemilu, benar-benar untuk libur,” ujarnya.
Kalangan pekerja ini tidak datang ke TPS, entah apakah karena tidak punya pilihan atau bagaimana. “Tidak mau memilih atau tidak punya pilihan, kita tidak tahu persis. Yang jelas tingkt edukasi mereka tinggi, berbeda dengan warga di pingiran,” ujarnya.
Selain ketiga wilayah ini, lanjut Pudholi Sandra, KPU Kabupaten Lumajang juga memberikan catatan tersendiri terhadap efek transaksional dalam Pemilu. Apalagi di Kabupaten Lumajang, khususnya, setahun terakhir telah dilaksanakan tiga kali agenda Pemilu. Yakni, Pemilihan Bupati-Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur dan terakhir Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan serentak di 156 Desa sekaligus.
Dari ketiga agenda Pemilu tersebut, transaksional atau money politik terus mengemuka dan mempengaruhi masyarakat. Hal itulah yang berdampak terhadap masyarakat pemilih, dimana mereka enggan datang ke TPS jika tidak mendapatkan uang.
“Mulai Pemilihan Bupati, Pemilihan Gubernur sampai Pemilihan Kepla Desa, masyarakat terus-menerus dihadapkan dengan money politik. Dampaknya, masyarakat menjadikan momentum Pemilu untuk transaksional. Kalau tidak diberi uang, ogah datang ke TPS. Ini juga menjadi problem tersendiri bagi kami untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di sisa waktu menjelang Pemilu Legislatif ini,” papar Pudholi Sandra. (her/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
